Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menerima Gubernur Papua Lukas Enembe yang didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di rumah dinas wapres Jakarta, Rabu, guna berkoordinasi terkait percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi di Jakarta, Rabu, mengatakan pertemuan tersebut berlangsung selama sekitar 30 menit.

“Baru saja Wapres menerima Gubernur Papua, didampingi Mendagri. Keperluannya memang itu ada beberapa hal dibicarakan. Pertama berkaitan dengan koordinasi pemerintahan, bagaimana supaya pemerintah di bawah Gubernur yang sekarang itu bisa efektif dan dilaporkan perkembangannya,” kata Masduki.

Baca juga: DPD: Pengembangan ekonomi sentuh filosofi pembangunan masyarakat adat

Lukas Enembe juga secara khusus menyampaikan undangannya kepada Wapres Ma’ruf, yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, untuk berkunjung langsung ke provinsi paling timur Indonesia tersebut.

“Gubernur mengundang Wapres kapan ke Papua, Wapres menjawab memang sudah bersiap untuk ke Papua, tetapi kan segala sesuatunya harus disiapkan,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Wapres menyatakan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi masyarakat Papua.

Baca juga: Percepatan pembangunan Papua Barat, Billy diminta jadi komunikator

“Wapres menjelaskan bahwa pendekatan percepatan pembangunan Papua adalah untuk menyejahterakan masyarakat yang berbasis pada pendekatan wilayah adat,” katanya.

Lukas juga melaporkan perkembangan penanganan pandemi COVID-19 di Papua serta tentang persiapan penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX pada Oktober mendatang.

“Secara infrastruktur sebenarnya Papua sudah siap, tetapi sebenarnya masyarakat Papua sangat berharap karena PON itu jadi bagian pesta rakyat, tetapi karena COVID-19 maka diminta ditunda dahulu,” ujarnya.

Baca juga: DPD ingatkan Pembangunan Papua harus libatkan adat, agama, pemerintah