Mamuju, Sulbar (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Barat bersama TNI dari Yonzikon 14/SWS dan Yonzipur 8/SMG masih terus melakukan upaya pembersihan reruntuhan bangunan akibat gempa yang sebelumnya melanda daerah itu.

Sekretaris Dinas PU Provinsi Sulbar Ridwan, di Mamuju, Selasa mengatakan, pembersihan reruntuhan bangunan akibat gempa itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah setempat untuk memulihkan kondisi daerah itu pascagempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo yang mengguncang wilayah Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene.

"Sampai dengan Senin (22/2), kami di Dinas PU Sulbar bersama TNI telah melakukan pembersihan rumah warga dan fasilitas umum milik pemerintah yang terdampak gempa di 116 titik," katanya.

Upaya pembersihan itu, kata dia, juga dibantu sejumlah lembaga dan perusahaan yang memiliki alat berat.

"Pembersihan reruntuhan rumah warga dan beberapa fasilitas umum ini membutuhkan dukungan untuk operasional alat berat dan mobil-mobil truk pengangkut material runtuhan," katanya.

Biaya operasional untuk pembersihan reruntuhan bangunan itu kata Ridwan, didukung oleh dana darurat bencana yang diperuntukkan bagi pembenahan dan perbaikan fasilitas atau infrastruktur yang rusak akibat gempa.

Terkait pemanfaatan anggaran tersebut, Dinas PU terlebih dulu meminta pihak inspektorat untuk melakukan "review" terhadap proposal anggaran yang diajukan.

"Kami akan sangat berhati-hati sebelum menggunakannya sehingga terlebih dahulu kami berkoordinasi dengan Inspektorat Sulawesi Barat untuk dilakukan review dan evaluasi awal, memastikan bahwa apa yang kami lakukan dengan anggaran tersebut tidak bermasalah dan telah sesuai dengan aturan," katanya.

Selain itu pihak Dinas PU Sulbar juga masih membuka pendaftaran bagi warga yang ingin membersihkan reruntuhan bangunannya yang ambruk akibat gempa.

"Kami masih membuka pendaftaran bagi warga yang ingin dilakukan pembersihan dan pengangkutan sisa-sisa puing bangunan rumah mereka, sampai pada masa transisi darurat berakhir dan selanjutnya menunggu arahan dari pimpinan," kata Ridwan.

Sementara, Kepala Dinas PU Sulbar M Aksan saat rapat evaluasi Pos Komando Transisi Darurat menyebutkan bahwa pihaknya membuka pendaftaran bagi warga yang ingin bangunanya yang terdampak gempa, dirobohkan dan dibersihkan.

Tetapi untuk eksekusi, pihaknya menunggu sampai ada beberapa warga yang mendaftar.

"Kita tidak turun ke lapangan kalau hanya satu dua pendaftar. Kita tunggu beberapa warga sehingga serentak satu kali turun untuk banyak pendaftar. Ini dilakukan untuk mengefesienkan biaya yang digunakan," demikian M Aksan.

Baca juga: 153 sekolah dan 77 kantor di Mamuju rusak terdampak gempa

Baca juga: RSL TNI tangani 2089 pasien selama gempa Sulbar

Baca juga: Pengungsi korban gempa alami kesulitan, TNI-AD bantu air bersih

Baca juga: Gempa di Majene sedikitnya rusak 7.240 unit rumah masyarakat