Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan belanja negara pada Januari 2021 tumbuh 4,2 persen (yoy) yaitu sebesar Rp145,8 triliun dari Rp139,9 triliun pada periode sama tahun lalu.

Sri Mulyani mengatakan realisasi Rp145,8 triliun tersebut merupakan 5,3 persen dari target APBN yaitu Rp2.750 triliun.

“Dari sisi belanja APBN sebagai instrumen fiskal yang melakukan akselerasi pemulihan dan terlihat di dalam belanja yaitu semua tumbuh positif dibandingkan Januari tahun lalu,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Selasa.

Realisasi belanja Rp145,8 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat Rp94,7 triliun atau 4,8 persen dari target sebesar Rp1.954,5 triliun dengan rincian belanja K/L Rp48 triliun dan belanja non K/L Rp46,6 triliun.

Belanja K/L itu mencapai 4,7 persen dari target sebesar Rp1.032 triliun, sedangkan realisasi belanja non K/L merupakan 5,1 persen dari target yaitu Rp922,6 triliun.

“Kalau dilihat belanja K/L itu belanja pegawainya relatif sama atau tidak banyak berubah namun belanja barang dan belanja modal serta belanja bansos melonjak sangat tinggi,” ujarnya.

Untuk belanja K/L meliputi belanja pegawai Rp12,6 triliun atau 4,7 persen dari target Rp268 triliun dan tumbuh 0,8 persen (yoy) dibandingkan Januari tahun lalu Rp12,5 triliun.

Kemudian belanja barang Rp3,5 triliun atau 1 persen dari target Rp360,8 triliun dan mampu tumbuh 7,2 persen (yoy) dari Januari tahun lalu Rp3,3 triliun.

“Kenaikan 7,2 persen didorong belanja operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik,” katanya.

Kemudian untuk belanja modal terealisasi Rp11,9 triliun atau tumbuh 539,4 persen dibandingkan Januari tahun lau Rp1,9 triliun serta 4,8 persen dari target Rp246,8 triliun.

Sri Mulyani mengatakan belanja modal melonjak tinggi di antaranya karena Kementerian PUPR telah membelanjakan Rp8,6 triliun pada Januari atau lebih tinggi dari periode sama tahun lalu Rp1,6 triliun.

Kementerian Pertahanan juga naik 365 persen meskipun angkanya kecil di level Rp300 miliar dibandingkan Rp100 miliar dan Polri turut naik luar biasa Rp2,6 triliun atau 79 ribu kali dari Januari tahun lalu yang masih nol.

Ia menjelaskan belanja modal tersebut dilakukan untuk belanja peralatan, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan, alat material khusus, serta alat material lainnya.

“Dalam hal ini cukup melonjak sangat tinggi yang kita harapkan dapat berikan dampak positif terutama untuk belanja modal PUPR yang punya dampak positif ekonomi masyarakat,” katanya.

Kemudian untuk belanja bantuan sosial terealisasi Rp20 triliun triliun atau 12,8 persen dari target Rp156,4 triliun dan mampu tumbuh 51,4 persen (yoy) dibandingkan Januari 2020 Rp13,2 triliun.

“Kelihatan sekali bahwa bansos dalam rangka pandemi masih kita pertahankan dan dibandingkan tahun lalu yang dari Januari sampai Maret belum ada bansos kini meningkat dengan cukup besar,” jelasnya.

Sementara untuk belanja non K/L terealisasi Rp46,6 triliun atau meningkat 14,8 persen dibanding periode sama tahun lalu yang Rp40,6 triliun dan 5,1 persen dari target Rp922,6 triliun.

Selanjutnya, belanja negara juga ditunjang oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu Rp51,1 triliun atau 6,4 persen dari target Rp795,5 triliun. Realisasi TKDD ini terdiri dari transfer ke daerah yang mencapai Rp50,3 triliun dan Dana Desa sebesar Rp0,8 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani terus jaga keseimbangan APBN di tengah pandemi
Baca juga: Sri Mulyani: Realisasi pembiayaan utang 2020 capai Rp1.226,8 triliun
Baca juga: Menkeu: SiLPA 2020 capai Rp234,7 triliun