Surabaya (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mendorong reformasi desa melalui perumusan kebijakan berbasis "Sustainable Development Goals" (SDGs) Desa.

Mendes saat menjadi pembicara di webinar "Kampus Mbangun Desa" yang digelar Sekolah Pasca Sarjana (SPS) Universitas Airlangga Surabaya, Jumat mengatakan,SDGs Desa diadopsi dari agenda milik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

”Strategi pembangunan desa akan didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," ujar Mendes.

Baca juga: Mendes PDTT: Pembangunan desa harus berbasis kebutuhan warga

Oleh karena itu, kata Halim, dasar pembangunan desa di lingkup nasional didorong untuk lebih memperhatikan permasalahan daripada keinginan.

Sehingga 18 pilar SDGs Desa yang beberapa di antaranya mencakup bebas kemiskinan, bebas kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, maupun pertumbuhan ekonomi mampu tercapai.

“Makanya antara Februari hingga Juni ini, kami tengah melakukan pemuktahiran data di level desa. Kenapa? Karena selama ini masalah kita ada di validitas dan penggunaan informasi data yang sudah usang. Targetnya tahun ini 56.000 desa bisa masuk pemuktahiran data kita," katanya.

Halim mengungkapkan SDGs Desa telah dipraktikkan oleh Kementerian Desa di beberapa daerah seperti Bondowoso, Bojonegoro, Cilacap, dan Temanggung.

Hasilnya pun ternyata cukup progresif dan berhasil menekan angka kelaparan serta meningkatkan pilar kesehatan serta kesejahteraan.

”Program ini punya dasar konstitusi kenegaraan dan ilmu. Makanya hasil tersebut bisa diuji realibilitas dan validitasnya. Tujuannya agar nantinya strategi ini bisa diadopsi oleh siapa pun dan di mana pun," katanya.

Lebih lanjut, Halim melaporkan perkembangan kebijakan terbaru yang sedang digodok terkait afirmasi pendidikan bagi kepala desa maupun perangkat desa lain yang berprestasi.

Hal tersebut mendorong perangkat desa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

“Prestasi tersebut dapat dikonversi ke satuan kredit semester (SKS), sehingga mereka hanya perlu menyelesaikan 50 persen dari keseluruhan SKS kuliah untuk dapat lulus di berbagai jenjang perguruan tinggi," katanya.

Baca juga: Menteri Desa diskusikan pembangunan desa di Kepulauan Aru

Sementara itu, Rektor Unair Prof. Nasih mengatakan bahwa melalui webinar yang mengusung tema "Desaku yang Kucinta Memanggil", diharapkan bisa meningkatkan kualitas kehidupan.

“Semoga dengan pertemuan ini bisa menghasilkan banyak hal yang bisa berguna bagi masyarakat. Utamanya masyarakat yang menjadi ranah kerja Gus Menteri, yakni masyarakat pedesaan," katanya.

Prof Nasih mengakui kolaborasi antara semua kementerian telah terlihat dengan baik sehingga banyak program yang bisa dilaksanakan.

Salah satunya, lanjut dia, adalah program Kampus Merdeka yang sangat terkait dengan peran mahasiswa untuk bisa terjun langsung dan belajar kepada masyarakat dalam membangun desa.

“Program Kampus Merdeka yang diusung Kemendikbud, selaras dengan program Kemendes dalam membangun desa. Dalam hal ini pula kampus bisa terlibat, utamanya dalam memperoleh data dan menyusun kebijakan dalam mengentaskan permasalahan desa," kata Nasih.

Setiap semester Unair telah menerjunkan mahasiswa untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Bahkan, Unair juga memberikan dukungan kepada mahasiswa untuk melakukan KKN tematik di daerah masing-masing dan mengembangkan beragam potensi yang ada di sana.

”Dari program-program yang telah kami gagas itu, saya berharap akan ada banyak dukungan pula dari Kementerian Desa. Terlebih dalam mendorong mahasiswa untuk bisa terlibat lebih aktif dan lebih baik lagi dalam turut serta membantu beragam persoalan di desa," tutur dia menjelaskan.

Baca juga: Menteri Desa minta relawan COVID-19 berkolaborasi dengan Satgas
Baca juga: Kampus Mengajar, cara meningkatkan kualitas sekolah 3T
Baca juga: Kemendikbud: Perguruan tinggi minati Kampus Mengajar Perintis