Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan penandatanganan perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I membuktikan pembangunan infrastruktur tidak harus selalu dibiayai oleh APBN.

"Ini membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak melulu dibiayai oleh APBN baik itu rupiah murni ataupun pinjaman," ujar Menteri Basuki dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama SPAM Regional Jatiluhur I di Jakarta, Jumat.

Menteri PUPR berharap melalui skema KPBU , akan banyak sekali pihak yang mengawasi proyek SPAM tersebut sehingga mudah-mudahan tata kelolanya menjadi lebih baik.

Di samping itu keterlibatan stakeholder yang banyak dan beragam dalam proyek ini tentunya membutuhkan kerjasama yang kuat.

Baca juga: DPR minta masyarakat jaga kualitas air Waduk Jatiluhur

"Saya ingin mengajak semua pihak pada hari ini kita niatkan dengan niat yang baik untuk dapat menyelesaikan pekerjaan ini karena tujuannya sama yakni untuk melayani masyarakat," kata Menteri PUPR.

Menteri Basuki juga menyampaikan bahwa SPAM Regional Jatiluhur I ini merupakan sumbangan yang tidak sedikit untuk melayani warga Jakarta terkait layanan air bersih.

Melalui jaringan perpipaan nantinya air bersih dari Bekasi di bawa ke sentra timur untuk menjamin kualitas air bersih yang lebih baik.

Baca juga: Gandeng PUPR, Jasa Tirta II gelar FGD bahas ketersediaan SDA

SPAM Regional Jatiluhur I akan mengambil sumber air baku dari Waduk Jatiluhur sekitar 5.000 liter per detik.

SPAM ini memiliki kapabilitas 4.750 liter per untuk menyuplai air bersih bagi kawasan Jakarta dan sekitarnya.

Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I ini dimenangkan oleh konsorsium PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. – PT Tirta Gemah Ripah.

Konsorsium ini kemudian membentuk Badan usaha pelaksana yakni PT Wika Tirta Jaya Utama (Persero) Tbk.