Dalam pertemuan DK PBB yang berlangsung virtual pada Rabu (17/2), Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyerukan gencatan senjata tersebut agar mereka yang rentan dan tinggal di zona konflik dapat mendapatkan vaksin COVID-19.
"Membiarkan virus menyebar di daerah tanpa kampanye vaksinasi menimbulkan risiko yang lebih besar terhadap varian baru - mempertaruhkan strain baru yang kebal vaksin, dan gelombang infeksi lebih lanjut di seluruh dunia," kata Raab, dikutip dari keterangan tertulis Kedubes Inggris yang diterima di Jakarta, Kamis.
Saat memimpin pertemuan DK PBB itu, Menlu Inggris mendesak anggota Dewan Keamanan untuk bersatu dan menyetujui resolusi gencatan senjata itu. Dia menjelaskan bahwa lebih dari 160 juta orang berisiko tidak bisa mendapatkan vaksin virus corona akibat ketidakstabilan dan konflik, termasuk di Yaman, Sudan Selatan, Somalia, dan Ethiopia.
Baca juga: AS, Bank Dunia tekankan perlunya akses vaksin untuk negara termiskin
Baca juga: Vietnam akan dapat akses vaksin COVID-19 pada kuartal pertama
"Sehingga kita memiliki peluang yang lebih baik untuk memberantas virus ini," ujar Jenkins.
"Inggris, sebagai pendukung utama COVAX, senang bahwa Indonesia juga merupakan pendukung kuat pendekatan multilateral untuk vaksinasi ini, dan kami berharap dapat bekerja sama dengan Ibu Menlu Retno Marsudi dalam perannya sebagai ketua bersama dari Komitmen Pasar Lanjutan COVAX," ujarnya.
Baca juga: Vatikan desak pertemuan DK PBB untuk pastikan distribusi vaksin adil
Baca juga: Menteri Jerman serukan 'pembagian adil' distribusi vaksin di Eropa