Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertahanan M Herindra mengatakan sangat penting bagi Indonesia untuk meningkatkan teknologi dan kemampuan membangun serta mengembangkan industri pertahanan nasional.

Menurut dia, saat ini teknologi telah berkembang sangat cepat, bahkan telah mendisrupsi banyak kehidupan baik di perdagangan, transportasi, kesehatan, pendidikan, industri manufaktur hingga industri militer, teknologi baru, maupun siber.

Hal itu disampaikan M Herindra, pada “Seminar Pertahanan dan Keamanan Nasional Tahun 2021: Disrupsi Teknologi Pada Industri Pertahanan dan Pengembangan Pertahanan Siber Indonesia”, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis..

“Efektifitas pertahanan negara turut ditentukan juga oleh teknologi dan kemampuan industri pertahanan dalam memenuhi kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan Alat Utama Sistem Senjata dan Non Alutsista," kata dia, seturut keterangan Biro Humas Kementerian Pertahanan.

Lebih lanjut dia menyatakan visi dari pemerintahan pada 2020 sampai dengan 2024 adalah, terwujudnya indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Untuk mewujudkannya, pemerintah menempuh melalui satu misi yang salah satunya dengan memberikan perlindungan kepada pada seluruh masyarakat Indonesia, agar memiliki rasa aman.

Baca juga: Wamenhan sebut pentingnya peningkatan teknologi industri pertahanan

Sedangkan untuk mewujudkan visi dan misi itu, Kementerian Pertahanan telah merumuskan arah dan kebijakan dalam pengembangan industri pertahanan
cerdas, melalui sinergi berbagai lini terutama dalam hal riset serta pengembangan teknologi yang dapat diaplikasikan pada sektor industri.

Sementara dalam hal pengembangan teknologi pertahanan yang meliputi penguasaan teknologi kunci sebagai program prioritas, kata dia, disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi terbaru. Dengan langkah strategis itu diharapkan dapat mendorong pengembangan industri nasional dalam pengembangan produk pertahanan.

“Diperlukan pengembangan produk Industri Pertahanan yang strategis dan memiliki teknologi tinggi yang melibatkan lebih dari satu industri pertahanan, sehingga dalam pengembangan jangka panjang akan membentuk Ekosistem Industri Pertahanan," kata dia.

Dengan tumbuhnya industri pertahanan, tidak hanya membawa dampak langsung kepada pemenuhan kebutuhan alutsista dan pendukung alutsista saja, namun akan menjadi pijakan bagi pengembangan industri nasional lainnya yang secara akumulatif akan meningkatkan kemampuan perekonomian Bangsa Indonesia dalam aspek perindustrian.

Sementara itu terkait dengan pengembangan pertahanan siber, dia mengungkapkan Kementerian Pertahanan sebagai pemuncak sektor pertahanan terus melakukan upaya pembangunan sistem pertahanan siber yang solid, guna menjawab tantangan disrupsi teknologi saat ini.

Baca juga: Menhan: Tingkatkan kerja sama wujudkan pembangunan postur pertahanan

Mengingat, Indonesia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 dalam tahap revolusi industri yang keempat ini, disrupsi teknologi digital semakin masif dan telah masuk ke banyak ranah kehidupan, termasuk sektor pertahanan. “Revolusi industri 4.0 memperluas dimensi pertempuran, yang terdiri dari dimensi darat, laut, dan udara ke dimensi ruang angkasa dan ruang siber (Network Centric Warfare)," kata dia.

Menyikapi hal tersebut, Kemhan terus menyesuaikan sistem pertahanan nasional yang dimiliki dengan era digitalisasi saat ini. Kemhan juga memfokuskan perhatian terhadap peningkatan kapabilitas SDM siber, agar siap dalam menghadapi tantangan yang ada.

“Penyelenggaraan seminar ini sangat penting dalam rangka untuk menyatukan segenap pemikiran dari semua pihak guna mendukung kemandirian teknologi pertahanan dan keamanan. Untuk itu diharapkan melalui kegiatan seminar ini seluruh stakeholder dapat memberikan masukan dan sumbangsih berarti bagi kemajuan teknologi dan kemandirian industri pertahanan nasional," kata dia.

Seminar Pertahanan dan Keamanan Nasional 2021 diselenggarakan secara virtual oleh Institut Teknologi Bandung bekerjasama dengan Universitas Pertahanan, yang diikuti 650 peserta berbagai pemangku kepentingan dan komunitas antara lain instansi pemerintah, industri dan akademisi.

Baca juga: Kemhan sebut kebijakan strategis syarat kemandirian pertahanan