Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah memperbaiki strategi penanganan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Papua terkait dengan prajurit TNI yang wafat saat kontak senjata antara TNI dan KKSB di Distrik Sugaja, Kabupaten Intan Jaya.

"Pemerintah semestinya segera melakukan evaluasi dalam penyelesaian masalah di Papua sehingga tidak ada lagi korban jiwa dari TNI dan rakyat sipil," kata Sukamta di Jakarta, Rabu.

Sukamta mengemukakan hal itu terkait dengan prajurit TNI bernama Prada Ginanjar Arianda yang gugur saat terjadi kontak senjata antara TNI dan KKSB di Distrik Sugaja, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Senin (15/1).

Sejak Januari 2021, kata Sukamta, ada empat anggota TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 400/Banteng Raiders gugur, padahal Yonif tersebut termasuk satuan khusus TNI yang andal.

Baca juga: Kontak tembak TNI dengan KKB di Intan Jaya, Prada Ginanjar meninggal

Ia menilai kehilangan satu nyawa anak bangsa sangat mahal harganya. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengevaluasi langkah-langkah penyelesaian masalah di Papua sehingga tidak ada lagi korban jiwa.

"Kalau banyak prajurit TNI yang terus berguguran, jadi strategi yang digunakan pemerintah saat ini belum tepat sehingga perlu segera dievaluasi," ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu meminta sikap pemerintah tidak boleh lemah dalam penanganan kelompok KKSB yang menyebabkan situasi instabilitas keamanan berlarut-larut di Papua.

Menurut dia, terasa aneh kalau pemerintah belum bisa mengatasi KKSB di Papua, padahal dahulu ada persoalan gangguan keamanan di Aceh dan ancaman kelompok teroris Santoso di Poso, bisa diselesaikan dengan operasi terpadu yang libatkan kekuatan pasukan khusus TNI dan Polri.

Baca juga: Tiga anggota KKB tewas ditembak ketika berusaha rebut senjata aparat

Ia meminta pemerintah mengatasi akar masalah di Papua yang intinya adalah ketidakadilan, perasaan terdiskriminasi, dan ketertinggalan.

Menurut dia, sehebat apa pun pendekatan keamanan kalau pemerintah tidak bisa menghadirkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Papua akan jadi potensi gejolak.