Anggota DPR: Kekebalan komunitas bakal pulihkan sektor pariwisata
17 Februari 2021 21:13 WIB
Wisatawan mengunjungi kawasan Pantai Pandawa, Badung, Bali, Rabu (3/2/2021). Menurut pengelola kawasan wisata tersebut, kunjungan wisatawan ke Pantai Pandawa selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) turun dari sebelumnya sekitar 1.000 orang wisatawan per hari menjadi sekitar 500 orang wisatawan per hari. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa. (ANTARA FOTO/FIKRI YUSUF)
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyatakan bahwa herd immunity atau kekebalan komunitas akan memulihkan kinerja sektor pariwisata bila telah tercipta di berbagai destinasi wisata populer seperti di Bali.
"Ketika Bali sudah bisa fokus vaksin yang membentuk herd immunity, kemudian Indonesia dinyatakan sebagai negara yang bisa mengendalikan COVID-19, dipastikan bahwa wisatawan akan kembali segera datang," kata Herman Khaeron dalam rilis di Jakarta, Rabu.
Herman menekankan pentingnya pemanfaatan vaksin COVID-19 yang kemudian dapat membentuk kekebalan komunitas terhadap kondisi pandemi ini.
Baca juga: Menparekraf-Gubernur Bali bahas pinjaman lunak pelaku pariwisata
Kemudian, politisi Partai Demokrat itu juga mengutarakan harapannya agar kekebalan komunitas dapat direalisasikan dengan cepat.
Penanganan COVID-19 ini melalui vaksin, lanjutnya, khususnya Bali bisa menjadi daya tarik wisatawan untuk kembali berkunjung.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali Trisno Nugroho mengutarakan harapannya agar pemerintah pusat dapat memberikan bantuan pendanaan proyek infrastruktur dalam pemeliharaan dan pengembangan desa wisata di Bali.
"Tentunya infrastruktur yang sifatnya padat karya, yang dapat menyerap tenaga kerja di masyarakat, sehingga mereka bisa tetap bekerja di tengah kondisi pandemi COVID-19," kata Trisno Nugroho di Denpasar, Jumat (5/2).
Proyek infrastruktur di desa wisata yang dimaksud seperti akses untuk jalan kaki, saluran air, tempat cuci tangan hingga sarana ticketing.
Menurut Trisno, pengembangan desa wisata setidaknya mempertimbangkan tiga hal, yaitu aspek 3A dan 2P yaitu Accessibility (akses pedestrian atau saluran air), Amenities (fasilitas toilet), dan Attractiveness (atraksi seni oleh sanggar atau komunitas setempat).
Baca juga: Menparekraf ajak pengusaha dan profesional bekerja dari Bali
Sedangkan 2P itu yakni People (SDM harus dilatih soal CHSE) dan Promotion (promosi lewat sosial media).
"Kedua, dengan adanya pandemi COVID-19, perlu diperhatikan implementasi aspek CHSE yaitu kebersihan, kesehatan, keamanan dan kelestarian lingkungan," ujar Trisno
Ketiga, perlu didukung dengan integrasi digitalisasi, termasuk dalam sistem pembayaran (ticketing dengan QRIS) dan pendataan pengunjung.
Trisno berpandangan, dengan sejumlah upaya tersebut, Bali tetap dapat memelihara desa wisata yang dimiliki, yang hingga saat ini jumlahnya sudah sekitar 155 desa, tersebar di sembilan kabupaten/kota di Bali.
Baca juga: Menparekraf janji perjuangkan pinjaman bagi pelaku pariwisata Bali
Baca juga: Sandiaga Uno kaji konsep FCC untuk datangkan wisman ke Bali
"Ketika Bali sudah bisa fokus vaksin yang membentuk herd immunity, kemudian Indonesia dinyatakan sebagai negara yang bisa mengendalikan COVID-19, dipastikan bahwa wisatawan akan kembali segera datang," kata Herman Khaeron dalam rilis di Jakarta, Rabu.
Herman menekankan pentingnya pemanfaatan vaksin COVID-19 yang kemudian dapat membentuk kekebalan komunitas terhadap kondisi pandemi ini.
Baca juga: Menparekraf-Gubernur Bali bahas pinjaman lunak pelaku pariwisata
Kemudian, politisi Partai Demokrat itu juga mengutarakan harapannya agar kekebalan komunitas dapat direalisasikan dengan cepat.
Penanganan COVID-19 ini melalui vaksin, lanjutnya, khususnya Bali bisa menjadi daya tarik wisatawan untuk kembali berkunjung.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali Trisno Nugroho mengutarakan harapannya agar pemerintah pusat dapat memberikan bantuan pendanaan proyek infrastruktur dalam pemeliharaan dan pengembangan desa wisata di Bali.
"Tentunya infrastruktur yang sifatnya padat karya, yang dapat menyerap tenaga kerja di masyarakat, sehingga mereka bisa tetap bekerja di tengah kondisi pandemi COVID-19," kata Trisno Nugroho di Denpasar, Jumat (5/2).
Proyek infrastruktur di desa wisata yang dimaksud seperti akses untuk jalan kaki, saluran air, tempat cuci tangan hingga sarana ticketing.
Menurut Trisno, pengembangan desa wisata setidaknya mempertimbangkan tiga hal, yaitu aspek 3A dan 2P yaitu Accessibility (akses pedestrian atau saluran air), Amenities (fasilitas toilet), dan Attractiveness (atraksi seni oleh sanggar atau komunitas setempat).
Baca juga: Menparekraf ajak pengusaha dan profesional bekerja dari Bali
Sedangkan 2P itu yakni People (SDM harus dilatih soal CHSE) dan Promotion (promosi lewat sosial media).
"Kedua, dengan adanya pandemi COVID-19, perlu diperhatikan implementasi aspek CHSE yaitu kebersihan, kesehatan, keamanan dan kelestarian lingkungan," ujar Trisno
Ketiga, perlu didukung dengan integrasi digitalisasi, termasuk dalam sistem pembayaran (ticketing dengan QRIS) dan pendataan pengunjung.
Trisno berpandangan, dengan sejumlah upaya tersebut, Bali tetap dapat memelihara desa wisata yang dimiliki, yang hingga saat ini jumlahnya sudah sekitar 155 desa, tersebar di sembilan kabupaten/kota di Bali.
Baca juga: Menparekraf janji perjuangkan pinjaman bagi pelaku pariwisata Bali
Baca juga: Sandiaga Uno kaji konsep FCC untuk datangkan wisman ke Bali
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2021
Tags: