Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyampaikan masukan terkait evaluasi implementasi Inpres Papua kepada Wakil Presiden (Wapres).

“KSP perlu bisa lebih terlibat dalam kerja-kerja Wakil Presiden, sesuai tugasnya untuk memberi dukungan pada Presiden dan Wakil Presiden,” tutur Deputi IV KSP Juri Ardiantoro saat menghadiri Rapat Deputi PMK dan Pemerataan Pembangunan Setwapres dan Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Kemiskinan dan Otonomi Daerah, di Jakarta, Selasa.

Strategi quickwins Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang melibatkan anggaran Rp8,4 triliun dievaluasi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Baca juga: KKP: Sentra kelautan Mimika bisa jadi episentrum perikanan Papua

Pasalnya, quickwins yang sudah disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini menghadapi tantangan anggaran dan refocusing.

Sekretariat Wakil Presiden kemudian meminta sejumlah masukan termasuk dari Kantor Staf Presiden (KSP) yang telah mengawal isu Papua sejak 2015.

Juri menyadari quickwins tidak akan mudah dijalankan. Namun jika seluruh pihak memiliki perhatian yang sama dan bersama-sama bekerja untuk Papua, target itu bisa tercapai.

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa isu Papua jangan hanya dipikirkan dari aspek implementasi, tetapi juga aspek strategi komunikasi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Lewat Inpres Nomor 9 tahun 2020, Presiden menunjuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Provinsi Papua Barat.

Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani yang juga hadir pada rapat itu menyampaikan, perlu ada kebijakan untuk meningkatkan status proyek-proyek pembangunan, meningkatkan sinkronisasi, dan pertanggungjawaban dalam mengawal isu Papua.

Baca juga: Ketua MPR: Kaji langkah efektif tumpas KKSB

Jaleswari menjelaskan, selama ini ada tiga persoalan besar di Papua. Di antaranya, politik, politik dalam negeri, dan politik luar negeri.

“Program-program quickwins tidak boleh terkesan top down. Penting sekali untuk mengingat tokoh agama, tokoh masyarakat adat, dan tokoh perempuan,” kata Jaleswari.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Widiarsi Agustina menambahkan, Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat harus melalui pendekatan secara manusiawi. Dengan begitu, pembangunan ini tidak akan melintir dan dikapitalisasi oleh unit oposisi terkecil.

Sementara itu Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Theo Litaay menilai, komunikasi politik jadi salah satu poin penting dalam implementasi Inpres tersebut.

Theo menjelaskan, pola gerak orang Papua relatif statis, tidak seperti di Jawa.

“Orang Papua tidak semudah orang Indonesia lain mengalami pembangunan yang dilakukan di daerah lain, karena ini komunikasi politik menjadi penting,” tambah Theo.

Baca juga: Mendikbud optimistis kemajuan pendidikan di Provinsi Papua Barat

Staf Khusus Wapres Bidang Kemiskinan dan Otonomi Daerah M Imam Aziz menambahkan, Inpres soal Papua diharapkan bisa membawa perubahan bagi Papua.

Menurut dia persoalan partisipasi masyarakat sipil harus didukung oleh birokrat dan elite masyarakat sipil yang ada.

“Sebagai contoh gereja-gereja di Papua harus bisa bertemu dengan gereja-gereja di Jakarta,” tambah Imam.

Secara keseluruhan, rapat ini pun menghasilkan strategi baru dalam Inpres. Terutama soal peningkatan kerja sama dengan stakeholders, mengelola komunikasi publik secara terpadu, meningkatkan kerja sama dalam menciptakan kondisi wilayah, dan penguatan koordinasi.

Selain itu, pendekatan wilayah adat juga menjadi hal penting, sehingga Inpres ini benar-benar membawa perubahan bagi Papua.

Baca juga: KSP: Surplus perdagangan bukti kerja keras pemerintah pulihkan ekonomi
Baca juga: Moeldoko yakinkan masyarakat yang sampaikan aduan tak ditangkap