Bandarlampung (ANTARA) - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bandarlampung menyatakan bahwa Provinsi Lampung perlu mencontoh DKI Jakarta dalam melakukan vaksinasi tenaga kesehatan secara massal agar cepat selesai dan sesuai target.

"Saya kira khususnya Lampung dan Kabupaten/Kota perlu mencontoh DKI Jakarta yang menyiapkan tempat khusus untuk memvaksinasi tenaga kesehatan agar cepat selesai dan sesuai target," kata Ketua IDI Bandarlampung, dr Aditya M Biomed, Bandarlampung, Senin.

Ia mengatakan bahwa sampai saat sejumlah tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit swasta di Lampung masih belum mendapatkan vaksinasi dosis pertama.

"Kalau yang Rumah Sakit Pemerintah mungkin sudah semuanya, tapi beberapa rumah sakit atau klinik swasta saya tanya kawan-kawan masih belum dapatkan vaksinasi," kata dia.

Sehingga, menurutnya, adanya satu tempat untuk melakukan vaksinasi massal seperti Jakarta akan mempercepat dan mempermudah akses tenaga kesehatan di Lampung khususnya mendapatkan suntikan vaksin.
Baca juga: IDI Lampung catat dua anggotanya meninggal dunia terpapar COVID-19

"Kalau ada tempat yang terpusat untuk vaksinasi kan tenaga kesehatan tinggal datang saja tinggal menunjukkan surat keterangan mereka tenaga kesehatan dan kartu identitas penduduk saja," kata dia.

Menurutnya yang dikhawatirkan jika para nakes ini tidak mendapatkan vaksinasi mereka malah nantinya acuh saja soal vaksinasi.

"Ini kan yang ditakutkan juga kalau mereka sudah daftar lewat aplikasi lindungi peduli tapi belum mendapatkan jatah vaksinasi kemudian mereka tidak peduli. Karena kan orang itu beda-beda ya sikapnya, tapi kan kalau ada tempat terpusat nakes tinggal datang kemudian divaksinasi,"

Namun, lanjut dia, dalam hal ini juga jumlah orang yang akan divaksinasi harus dibatasi jangan sampai pula menimbulkan kerumunan.

"Hal semacam ini juga dapat dilakukan apabila nanti vaksinasi untuk masyarakat sudah mulai dilakukan," kata dia.
Baca juga: IDI minta Pemprov Lampung tindak tegas pelanggar protokol kesehatan

Sementara itu, Wakil Ketua IDI Lampung dr Boy Zaghlul Zaini, mengungkapkan bahwa setiap program pemerintah pasti harus dievaluasi termasuk vaksinasi.

"Ini juga kan pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap vaksinasi untuk nakes. Sekarang kan kalau tidak bisa lewat aplikasi lindungi peduli, sudah banyak cara lain atau secara manual sekarang bisa," kata dia.

Namun, lanjut dia, untuk ke depan vaksinasi kepada masyarakat memang lebih baik melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) seperti pelaksanaan pilkada.

"Pemda kan tidak hanya Dinkes jadi untuk vaksinasi ke masyarakat bisa libatkan Capil jadi semua warga terdata berapa jumlah yang bisa terima vaksin namun setelah itu yang paling penting yakni pada proses screening ya kalau mereka ada kormobid kan tidak bisa divaksin," kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung, Edwin Rusli mengklaim bahwa pelaksanaan vaksinasi kepada tenaga kesehatan sejauh ini telah mencapai 80 persen.

"Dari sekitar 9.000 lebih tenaga kesehatan, sudah 80 persen nakes di Bandarlampung dilakukan vaksinasi, adapun yang belum atau tidak divaksinasi karena mereka ada penyakit bawaan dan sedang sakit maka ditunda," kata dia.
Baca juga: IDI sebut 3M harus tetap diterapkan meski ada vaksin COVID-19