Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa pengelolaan data hasil testing, tracing dan treatment (3T) pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di sejumlah daerah harus terkoordinasi dengan baik agar bisa menjadi dasar untuk perbaikan pengendalian penyebaran COVID-19 di Tanah Air.

"Seharusnya data hasil '3T' di wilayah yang lebih kecil seperti di RT/RW bisa lebih akurat. Tantangan-nya saat ini adalah pada pengelolaan data antardaerah harus transparan dan terkoordinasi dengan baik," kata Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangan tertulis-nya, di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, koordinasi pengelolaan data antardaerah yang baik sangat dibutuhkan untuk menghindari tumpang tindih data hasil "3T" yang dapat mengacaukan pengambilan keputusan dalam pengendalian penyebaran COVID-19 secara nasional.

Selain memerlukan koordinasi yang baik antardaerah, diakui Rerie, agar mendapatkan data yang transparan dan akurat juga memerlukan dukungan penuh dari masyarakat.

Baca juga: Jatim siapkan kampung tangguh semeru sebagai embrio PPKM mikro

Baca juga: Satgas sebut PPKM harus berskala mikro untuk tekan laju COVID-19

Dukungan yang dimaksudkan, baik dalam bentuk mematuhi setiap kebijakan yang diterapkan setiap pemerintah daerah, maupun disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam bentuk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan menghindari kerumunan.

Rerie berharap pelaksanaan kebijakan PPKM skala mikro mendapat dukungan masyarakat secara penuh dalam menciptakan koordinasi yang baik, apalagi pola komunikasi warga di tingkat RT/RW biasanya sudah terbentuk.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga menilai kreativitas daerah dalam menerapkan PPKM mikro sangat diperlukan untuk mengaplikasikan kebijakan yang telah disepakati pemerintah pusat itu.

Ia mengatakan sejumlah daerah sudah menerapkan beragam kebijakan dalam membatasi pergerakan orang, antara lain ada yang dalam bentuk gerakan untuk di rumah saja selama akhir pekan, seperti di Jawa Tengah dan pemberlakuan ganjil-genap untuk kendaraan, seperti di Kota Bogor, Jawa Barat.

Lebih dari itu, Rerie berharap apa pun kreativitas kebijakan yang diambil daerah, muara-nya harus menciptakan pengendalian penyebaran COVID-19 yang lebih baik.

Baca juga: Menko Airlangga: Pemerintah akan terapkan PPKM berskala mikro

Baca juga: Presiden minta pendekatan PPKM berbasis mikro