Makassar (ANTARA) - Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan datang langsung ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam menangani COVID-19.

"Sebagai kota besar yang penduduknya punya mobilitas tinggi dibandingkan Kota Bengkulu, kita ingin mengetahui bagaimana Pemerintah Kota Makassar, menangani masalah kesehatan utamanya penanganan pandemi COVID-19 di Kota Makassar ini," ujar Helmi Hasan di Makassar, Jumat.

Ia mengatakan, dengan melihat langsung program yang diterapkan oleh Pemkot Makassar terhadap penanganan COVID-19 diharapkan dapat diterapkan di Kota Bengkulu.

Baca juga: Satgas optimistis PPKM berdampak signifikan dalam penanganan COVID-19

"Mudah-mudahan apa yang kami dapatkan di sini akan bermanfaat menanggulangi penyebaran COVID-19 khususnya di daerah kami," katanya.

Helmi Hasan yang memboyong beberapa pejabatnya mengaku telah mengikuti perkembangan COVID-19 di berbagai kota besar termasuk di Makassar yang angka penularannya tidak terlalu meningkat.

"Beberapa daerah di Indonesia khususnya kota besar itu kami pantau terus perkembangan COVID-19 termasuk Kota Makassar. Hasil pemantauan kami itu, angka penularannya tidak signifikan dan inilah yang kami mau pelajari," terangnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin menjelaskan, penanganan COVID-19 di Makassar dilakukan bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat.

Baca juga: Satgas: Kalimantan Barat dan Riau layak jadi acuan penanganan COVID-19

"Saat mula awal pemicu pandemi dengan adanya klaster umroh dan peserta Ijtima dunia di Gowa, pemerintah telah mengambil langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di Makassar, di antaranya dengan pemberlakuan PSBB, prokes yang ketat, dan wisata duta covid serta diberlakukannya PKM sesuai Perwali Nomor 36, 51, dan 53," katanya.

Bukan cuma itu, program vaksinasi juga dimaksimalkan dengan tetap memprioritaskan para tenaga kesehatan kemudian dilanjutkan dengan TNI-Polri serta masyarakat.

"Kita jangan takut divaksin karena dengan divaksin akan melindungi diri kita dan orang lain untuk tidak terpapar COVID-19, apalagi kebijakan pemerintah kepada warga yang sudah divaksin dapat bebas bergerak untuk melakukan aktivitas ekonominya," ucapnya.

Baca juga: Presiden Jokowi ungkap pembahasan dengan lima gubernur soal COVID-19
Baca juga: Patuh protokol kesehatan terbukti tekan laju penularan COVID-19
Baca juga: Program PUSPA Jabar perkuat peran Puskesmas dalam penanganan COVID-19