"Dalam kondisi bencana alam itu memang perlu, supaya orang mengerti kalau di dalam rumah itu ada lansia, orang sakit dan penyandang disabilitas lainnya," katanya usai meresmikan kafe yang dikelola mantan anak jalanan di Desa Banjaragung, Mojokerto, Jawa Timur, Jumat.
Ia mengatakan, pihaknya sudah membicarakan usulan itu kepada staf khusus yang menangani masalah disabilitas dan akan membuat surat edaran terkait dengan hal ini.
Baca juga: Mensos berdayakan anak jalanan kelola kafe
"Ini memang tidak mudah, penyandang disabilitas menolak karena mereka sama," katanya.Baca juga: Mensos berdayakan anak jalanan kelola kafe
Ia mengatakan usulan itu masih digodok dengan harapan kalau ada kejadian bencana alam tidak akan timbul korban jiwa lagi.
"Bentuk tanda yang diberikan bisa berupa stiker sehingga tetangga menjadi ingat kalau ada orang yang perlu diselamatkan," ucapnya.
Ia menceritakan saat dirinya menjadi Wali Kota Surabaya yang mengetahui ada korban kecelakaan tertabrak kereta api.
Baca juga: Mensos: Beri layanan terbaik bagi penyandang disabilitas
"Ternyata korban ini tuna rungu. Kita kan tidak tahu karena seperti orang normal. Ini masih digodok," katanya.Baca juga: Mensos: Beri layanan terbaik bagi penyandang disabilitas
Terkait dengan kondisi itu penting kalau terjadi bencana orang tidak lupa tanda kemudian mencari.
"Saya cek di Pasuruan (banjir bandang) meninggal dua orang, satu lansia dan anak, saya cek anak sampai kemudian menjadi korban," ujarnya.
Baca juga: Dirjen Rehsos bangga produk abon ikan cakalang disabilitas netra
Ia menegaskan hal ini sedang digodok supaya kondisi buruk seperti itu bisa terhindarkan.Baca juga: Dirjen Rehsos bangga produk abon ikan cakalang disabilitas netra
"Bentuknya bisa semacam stiker orang sudah bayar PBB. Sekali lagi masih bicarakan," katanya.
Usai dari Mojokerto, rombongan Mensos bergerak menuju ke lokasi Banjir Bandang di Kepulungan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Baca juga: Moeldoko: Penyandang disabilitas mitra strategis pemerintah
Baca juga: Moeldoko: Penyandang disabilitas mitra strategis pemerintah