Jakarta (ANTARA) - Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional Brigjen TNI Purn dr Alexander K Ginting, Sp P(K), FCCP mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan laju kasus COVID-19 harus berskala mikro ke tingkat desa atau kelurahan.

"Sekarang ini sudah terjadi transmisi di komunitas, sudah ada di keluarga. Oleh karena itu, ini intervensinya harus sampai ke daerah yang paling jauh, ke rakyat di pedesaan," kata Alexander dalam Dialog Satgas Penanganan COVID-19 bertema Strategi Pemerintah Kota/Kabupaten Tekan Laju COVID-19 secara virtual di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Menko Airlangga: Pemerintah akan terapkan PPKM berskala mikro

Ia mengatakan bahwa Satgas COVID-19 mencatat Januari 2021sebagai bulan dengan jumlah kasus kumulatif bulanan tertinggi, dengan jumlah kematian 7.590 kasus per 30 Januari 2021.

Sedangkan selama 12 pekan berturut-turut sejak pekan kedua November 2020, tren jumlah kasus aktif juga terus bertambah.

Sementara itu, sejak pertama kali kasus COVID-19 tercatat di Indonesia pada Maret 2020 sampai bulan ke-10, penularan COVID-19 memang awalnya berupa 'imported cases".

Baca juga: Presiden minta pendekatan PPKM berbasis mikro

Tetapi kemudian transmisi terjadi di perkantoran, hingga kemudian berkembang sampai di unit terkecil di dalam komunitas yaitu keluarga. Penularan kasus COVID-19 juga telah terjadi sampai ke desa-desa atau kelurahan.

Untuk menekan laju transmisi, maka upaya penanganan COVID-19 juga harus dilakukan sampai pada skala mikro, yaitu sampai di unit yang terkecil di dalam komunitas, yaitu keluarga. Begitu juga dengan pelaksanaan PPKM yang perlu dilakukan sampai ke skala mikro.

Baca juga: Satgas optimistis PPKM berdampak signifikan dalam penanganan COVID-19

Meski demikian, Alexander menekankan perlunya pelaksanaan secara ketat pada upaya 3M dan 3T agar PPKM berskala mikro bisa efektif. Bahwa protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak serta menghindari kerumunan harus dilakukan sebagai sebuah kesadaran dan kebiasaan.

Begitu juga dengan upaya pemeriksaan, pelacakan kontak erat hingga penanganan yang perlu dilakukan secara ketat dan disiplin untuk dapat segera memutus mata rantai penularan COVID-19 di tengah masyarakat.

Baca juga: Satgas ingatkan vaksinasi massal pertimbangkan jumlah vaksinator

"Persoalannya adalah setelah tim pelacak datang, siapa yang mengawasi mereka yang diisolasi? Siapa yang mengawasi mereka yang dikarantina? Kalau diisolasi tentu mereka enggak boleh keluar. Lalu siapa yang mau kasih makan dan minum?," kata dia.

Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Presiden untuk melaksanakan PPKM berskala mikro pada 9 Februari, maka Alexander menilai perlu adanya posko di desa untuk memberikan pendampingan bagi puskesmas maupun bagi tim pelacak.

#satgascovid19
#vaksincovid19

Baca juga: Satgas COVID-19 sampaikan evaluasi PPKM di DKI Jakarta dan Jabar