KSP: Percepatan pembangunan dua bandara di Maluku mendesak
4 Februari 2021 11:55 WIB
Deputi I KSP Febry C Tetelepta (kiri) saat memimpin rapat koordinasi pembangunan dua bandara di Provinsi Maluku. ANTARA/HO-KSP/am.
Jakarta (ANTARA) - Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta mengatakan pembangunan dua bandara di Kepulauan Maluku yakni Bandara Namrole di Pulau Buru Selatan dan Namlea di Pulau Buru mendesak dilakukan.
Menurut Febry pembangunan dua bandara itu akan membuka konektivitas dan mengatasi keterisolasian antar pulau.
"Sehingga bisa membuka pertumbuhan ekonomi baru di wilayah lainnya di Maluku," kata Febry saat memimpin Rapat Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bandara Namrole dan Bandara Namlea, sebagaimana siaran pers KSP, di Jakarta, Kamis.
Dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kementerian Perhubungan, pengelola Bandara, hingga kepala daerah Buru dan Buru Selatan, Febry menegaskan, pembangunan dua bandara tersebut bisa mengatasi penumpukan masyarakat serta pergerakan ekonomi yang hanya berpusat di Kota Ambon.
Apalagi, kata Febry, masih banyak wilayah lain di Maluku yang punya kekayaan, baik sumber daya alamnya di darat dan di laut, selain pariwisata.
"Dengan transportasi yang lancar dan mudah maka pasti akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tersebut dan sudah pasti kehidupan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat," kata Febry.
Secara rinci, rapat ini menekankan pentingnya perluasan Bandara Namlea, terutama dengan menambah panjang lintasan dari 1.600 meter menjadi 2.259 meter.
Sehingga, sebagai bandara penyangga bisa memfasilitasi pendaratan pesawat jenis Boeing 737. Selain itu, bandara ini juga dapat membuka konektivitas dari Pulau Buru ke Kendari atau Makassar tanpa perlu ke Ambon.
Untuk maksud tersebut, Pemerintah Kabupaten Buru sudah membebaskan lahan sebesar 160 hektare dan siap diserahkan kepada Kementerian Perhubungan sebagai Aset Negara.
Perwakilan Kementerian Perhubungan pun mendukung rencana tersebut. Untuk itu harus dilakukan Percepatan Rencana Induk Pembangunan Bandara Namlea, di mana frekuensi penerbangan harus ditingkatkan sehingga pada 2022 dapat dimasukkan dalam Prioritas Pembangunan Bandara.
Hal serupa juga berlaku bagi Bandara Namrole. Bandara ini dalam proses perluasan lintasan pacu dari 950 meter menjadi 1.600 meter.
Proses ini juga sekaligus memperbaiki landasan pacu yang bergelombang serta pembangunan Terminal Penumpang yang saat ini tidak memadai karena masih seperti bandara perintis.
Bupati Buru Selatan Tagop Soulissa mengatakan, pihaknya juga telah melakukan pembebasan lahan untuk merealisasikan perluasan Bandara Namrole.
"Dengan begitu, bandara ini menjadi sarana strategis dan penting bagi mobilitas masyarakat dari dan ke Namrole apalagi saat musim ombak. Selain itu, bandara Namrole dapat difungsikan jika terjadi bencana alam yg sangat rentan di Pulau Buru," ujar Tagop.
Baca juga: Kemenhub kembangkan bandara dan tambah kapal di Maluku
Baca juga: Kemenhub programkan pembangunan tiga bandara di Maluku
Menurut Febry pembangunan dua bandara itu akan membuka konektivitas dan mengatasi keterisolasian antar pulau.
"Sehingga bisa membuka pertumbuhan ekonomi baru di wilayah lainnya di Maluku," kata Febry saat memimpin Rapat Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bandara Namrole dan Bandara Namlea, sebagaimana siaran pers KSP, di Jakarta, Kamis.
Dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kementerian Perhubungan, pengelola Bandara, hingga kepala daerah Buru dan Buru Selatan, Febry menegaskan, pembangunan dua bandara tersebut bisa mengatasi penumpukan masyarakat serta pergerakan ekonomi yang hanya berpusat di Kota Ambon.
Apalagi, kata Febry, masih banyak wilayah lain di Maluku yang punya kekayaan, baik sumber daya alamnya di darat dan di laut, selain pariwisata.
"Dengan transportasi yang lancar dan mudah maka pasti akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tersebut dan sudah pasti kehidupan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat," kata Febry.
Secara rinci, rapat ini menekankan pentingnya perluasan Bandara Namlea, terutama dengan menambah panjang lintasan dari 1.600 meter menjadi 2.259 meter.
Sehingga, sebagai bandara penyangga bisa memfasilitasi pendaratan pesawat jenis Boeing 737. Selain itu, bandara ini juga dapat membuka konektivitas dari Pulau Buru ke Kendari atau Makassar tanpa perlu ke Ambon.
Untuk maksud tersebut, Pemerintah Kabupaten Buru sudah membebaskan lahan sebesar 160 hektare dan siap diserahkan kepada Kementerian Perhubungan sebagai Aset Negara.
Perwakilan Kementerian Perhubungan pun mendukung rencana tersebut. Untuk itu harus dilakukan Percepatan Rencana Induk Pembangunan Bandara Namlea, di mana frekuensi penerbangan harus ditingkatkan sehingga pada 2022 dapat dimasukkan dalam Prioritas Pembangunan Bandara.
Hal serupa juga berlaku bagi Bandara Namrole. Bandara ini dalam proses perluasan lintasan pacu dari 950 meter menjadi 1.600 meter.
Proses ini juga sekaligus memperbaiki landasan pacu yang bergelombang serta pembangunan Terminal Penumpang yang saat ini tidak memadai karena masih seperti bandara perintis.
Bupati Buru Selatan Tagop Soulissa mengatakan, pihaknya juga telah melakukan pembebasan lahan untuk merealisasikan perluasan Bandara Namrole.
"Dengan begitu, bandara ini menjadi sarana strategis dan penting bagi mobilitas masyarakat dari dan ke Namrole apalagi saat musim ombak. Selain itu, bandara Namrole dapat difungsikan jika terjadi bencana alam yg sangat rentan di Pulau Buru," ujar Tagop.
Baca juga: Kemenhub kembangkan bandara dan tambah kapal di Maluku
Baca juga: Kemenhub programkan pembangunan tiga bandara di Maluku
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2021
Tags: