Jakarta (ANTARA) - Kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke-8, Tan Sri Muhyiddin Yassin, ke Indonesia akan semakin memperkokoh hubungan bilateral kedua negara yang bertetangga dan mitra penting bagi satu sama lain.

Dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Rabu, PM Muhyiddin dijadwalkan untuk melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada tanggal 4 hingga 5 Februari 2021, dalam kunjungan luar negeri pertamanya sehak menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia sejak Maret 2020 lalu.

“Kunjungan ini akan semakin memperkokoh hubungan bilateral antara kedua negara bertetangga yang sangat dekat dan serumpun,” demikian Kemlu RI.

Pemerintah Indonesia akan mengangkat sejumlah isu bilateral dalam kunjungan tersebut, termasuk perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia, kerja sama ekonomi dan perdagangan, perbatasan, dan pengaturan koridor perjalanan atau ‘Travel Corridor Arrangement’.

Sebelum kunjungan PM Muhyiddin, Menteri Luar Negeri kedua negara akan melakukan pertemuan bilateral guna mempersiapkan kunjungan itu.

Malaysia merupakan salah satu mitra penting Indonesia di berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, pariwisata, dan sosial budaya.

Negara tersebut juga merupakan mitra dagang ke-5 terbesar bagi Indonesia dengan nilai perdagangan tercatat sebesar 16,5 miliar dolar AS pada tahun 2019, dan mitra investasi terbesar ke-6 dengan nilai sebesar 1,35 miliar dolar AS pada 2019.

Di tahun yang sama, Malaysia juga tercatat sebagai negara asal wisatawan asing terbesar ke Indonesia yang mencapai sebanyak 2,98 Juta orang pengunjung.

Selain isu-isu bilateral, para pemimpin kedua negara juga dijadwalkan membahas berbagai isu kawasan dan dunia termasuk dalam rangka memperkuat kerja sama dalam menangani isu kampanye negatif serta memajukan sektor minyak kelapa sawit dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Baca juga: Perdana Menteri Malaysia bakal kunjungi Indonesia
Baca juga: PM Muhyiddin didorong pulihkan ekonomi Malaysia
Baca juga: Malaysia ambil langkah hukum di WTO terhadap pembatasan sawit oleh EU