Washington (ANTARA) - Bank Dunia menyatakan pihaknya prihatin dengan situasi terkini di Myanmar dan pengambilalihan kekuasaan oleh militer, serta memperingatkan bahwa kejadian itu dapat membuat kemunduran besar dalam transisi dan prospek pembangunan negara itu.

"Kami menaruh perhatian pada keselamatan dan keamanan rakyat Myanmar, termasuk staf dan rekan kami, serta merasa terganggu dengan pemutusan kanal komunikasi, baik di dalam Myanmar sendiri maupun dengan dunia luar," kata Bank Dunia, dalam sebuah pernyataan, Senin (1/2) malam.

Angkatan Darat Myanmar, Senin pagi waktu setempat, mengambil alih kekuasaan dan menyerahkannya kepada Jenderal Senior Min Aung Hlaing, serta memberlakukan status darurat selama satu tahun.

Baca juga: Dewan Keamanan PBB diminta jatuhkan sanksi pada militer Myanmar
Baca juga: Biden ancam terapkan sanksi AS atas kudeta Myanmar

Pihak militer juga menahan para tokoh pemerintahan, dan menyebut aksi kudeta ini sebagai respons atas kecurangan pemilu yang digelar tahun lalu.

Bank Dunia mengatakan lembaganya telah menjadi mitra yang berkomitmen dalam mendukung peralihan Myanmar menjadi demokratis selama satu dekade terakhir, juga mendorong upaya negara itu untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan inklusi sosial.

"Kami tetap berkomitmen terhadap tujuan-tujuan tersebut. Kami selalu mendukung rakyat Myanmar," kata Bank Dunia.

Berdasarkan data Bank Dunia pada situs resminya, lembaga itu menyiapkan pinjaman sebesar 900 juta dolar AS (Rp12,6 triliun) untuk Myanmar pada 2020, dan 616 juta dolar AS (Rp8,6 triliun) pada 2017.

Bank Dunia menyebut telah ada kemajuan pada kesejahteraan sosial d Myanmar sejak reformasi pada 2011, dengan angka kemiskinan turun dari 48% pada 2005 menjadi 25% pada 2017.

Momen reformasi melambat setelah 2016, seiring dengan pemerintahan sipil yang terpilih ketika itu kesulitan memaparkan visi ekonomi, kata Bank Dunia.

Namun Bank Dunia juga menyebut pemerintah Myanmar baru-baru ini mengadopsi rencana pembangunan berkelanjutan yang ambisius dan memperbaharui agenda reformasi ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Myanmar diperkirakan turun menjadi 0,5% saja di tahun fiskal 2019/2020 dari 6,8% di tahun sebelumnya, menurut Bank Dunia, dan ekonomi bisa kontraksi sebesar 2,5% jika pandemi COVID-19 terus terjadi berkepanjangan.

Sumber: Reuters
​​​​​​​
Baca juga: PBB khawatir kudeta militer perburuk nasib warga Rohingya di Myanmar
Baca juga: Kudeta Myanmar akan kurangi minat investasi perusahaan AS dan Barat