Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menegaskan pemerintah memberikan perhatian serius untuk perkembangan pembangunan Papua dan Papua Barat.

Perhatian serius pemerintah untuk Papua dan Papua Barat bisa dilihat dari dana yang dikucurkan.

"Pemerintah sangat berpihak pada pembangunan Papua dan Papua Barat, dan memberikan perhatian khusus. Hal itu terlihat dari dana Otsus dan dana tambahan infrastruktur di kedua wilayah tersebut yang mencapai Rp138,65 triliun," kata La Nyalla, dalam pernyataan tertulis, di Jakarta, Senin.

Baca juga: Ketua DPD RI minta kearifan lokal Raja Ampat dijaga

Hal itu disampaikan La Nyalla, dalam kunjungan kerjanya ke Sorong, Papua Barat, sekaligus menyampaikan bahwa perhatian yang diberikan pemerintah untuk Papua dan Papua Barat tidak hanya itu.

"Dana transfer ke daerah dan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat untuk Papua dan Papua Barat adalah yang paling besar jika dibandingkan daerah lain," katanya.

Bahkan, mantan Ketua Kadin Jawa Timur itu menambahkan jika pemerintah sedang menggodok pemekaran daerah di Bumi Cenderawasih.

Baca juga: DPD ingatkan Pembangunan Papua harus libatkan adat, agama, pemerintah

"Pemerintah menggodok kemungkinan melakukan pemekaran di Papua dan Papua Barat. Tujuannya, agar pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat bisa semakin masif dan mampu sejajar dengan provinsi lain di Indonesia," katanya.

La Nyalla berharap besarnya perhatian pemerintah tersebut dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Papua dan Papua Barat.

Secara terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah cukup banyak memberikan keberpihakan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat, khususnya dalam konteks pelaksanaan otonomi khusus (otsus).

Baca juga: DPD: Membangun Papua harus gunakan pendekatan kultural

Dana otsus bagi Papua dan Papua Barat itu merupakan aspek tambahan bagi kedua wilayah tersebut, seiring alokasi dana lain yang juga didapatkan oleh provinsi/wilayah lainnya di Tanah Air, misalnya transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), serta anggaran belanja kementerian dan lembaga di wilayah Papua dan Papua Barat.