Padang (ANTARA) - Perhutanan Sosial menjadi salah satu solusi untuk menjaga 2,3 juta hektare hutan di Sumatera Barat dari aksi penebangan liar, kata Kepala Dinas kehutanan Sumbar, Yozarwardi.

"Luas hutan kita mencapai 2,3 juta hektare. Tidak sebanding dengan jumlah Polisi Hutan yang hanya 103 orang. Perhutanan Sosial adalah salah satu solusi," katanya di Padang, Senin.

Ia mengatakan patroli untuk mengantisipasi terjadinya penebangan secara liar terus digalakkan oleh Polisi Hutan, namun karena jumlah personil yang terbatas hasilnya juga tidak bisa maksimal.

Perlu solusi lain untuk mengatasi hal itu, salah satunya dengan memaksimalkan program Perhutanan Sosial yang memberikan ruang bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengelola lahan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dengan mekanisme itu, masyarakat sekitar kawasan akan merasa lebih memiliki hutan sehingga akan ikut terlibat dalam upaya pelestarian dan menjaga dari oknum-oknum yang melakukan penebangan liar.

Baca juga: KLHK puji komitmen Sumbar tentang perhutanan sosial
Baca juga: KLHK percepat distribusi izin Perhutanan Sosial

Ia mengatakan setelah adanya program Perhutanan Sosial tersebut penebangan liar mulai berkurang meskipun belum sepenuhnya teratasi.

Data Dinas Kehutanan Sumbar, luas perhutanan sosial di daerah itu hingga Januari 2021 mencapai 228.658 hektare dari total alokasi seluas 500 ribu hektare yang direncanakan pemerintah daerah.

Dari 228,658 hektare itu di antaranya terbagi atas Hutan Nagari sebanyak 100 unit dengan luas 185.168,83 hektare, Hutan Kemasyarakatan 45 unit dengan luas 28.939 hektare, Hutan Tanaman Rakyat 91 unit dengan luas 2.241,81 hektare, Hutan Adat unit 5 unit dengan luas 11.893,37, Kemitraan Kehutanan 3 unit dengan luas 435,08 hektare.

Sementara itu Manager Program KKI Warsi Rainal Daus mengatakan alat sensor akustik "Guardian" yang dipasang di hutan juga bisa mengantisipasi penebangan liar.

"Sepanjang 2019 ada 210.000 notifikasi dan 2020 hingga Juni ini ada 180.000 notifikasi. Terkuak ada 12 kasus pembalakan liar di hutan," katanya.

Baca juga: Kementerian LHK serahkan SK hutan adat di Sumbar
Baca juga: Realisasi perhutanan sosial Sumbar 204 ribu hektare