Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Baznas setempat mendorong optimalisasi Program "Gerakan Berinfak Rp1.000 untuk Merangin" di lingkungan perusahaan yang ada di daerah itu.

"Berbagai sektor telah kita masuki dengan 'Gerakan Berinfak Rp1.000 untuk Merangin', baik ke kantor-kantor organisasi perangkat daerah , maupun counter-counter, toko-toko dan di pasar-pasar. Sekarang giliran ke sektor perusahaan-perusahaan," kata Wakil Bupati Merangin H Mashuri di Bangko, Kabupaten Merangin, Rabu.

Ia menyatakan, pemerintah daerah bekerja sama dengan Baznas yang akan mengkoordinir dan berupaya menuntaskan kemiskinan dan bantuan anak yatim, dengan program mulia "Gerakan Berinfak Rp1.000 untuk Merangin" itu.

Wabup mengharapkan kontribusi dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Merangin untuk ikut serta menyejahterakan masyarakat dan berperan serta ikut menuntaskan kemiskinan.

Di perusahaan-perusahaan it, kata wabup, banyak karyawannya. Karyawan itu bisa menyisihkan rezekinya sehari Rp1.000. Bila tidak, saat menerima gaji bisa berinfak Rp.5000 atau Rp 10.000 dan dapat pula lebih.

"Contoh saya sendiri, selama di ruang kerja saya disediakan kapsul tabungan infak, bila belum memasukkan uang ke dalamnya seperti ada yang kurang, tapi kalau sudah terasa sangat nyaman sekali," katanya.

Mashuri mengharapkan, para pimpinan perusahaan , bisa mengetuk hati para karyawannya, berpartisipasi dan perperan serta mengentaskan kemiskinan untuk kesejahteraan masyarakat Merangin.

Namun demikian, wabup menyampaikan kekecewaannya karena pimpinan sejumlah perusahaan yang dikategorikan besar di Kabupaten Merangin tidak hadir dalam rapat koordinasi dengan Baznas yang digelar Selasa (27/1), padahal peran serta perusahaan besar ini sangat diharapkan.

Rapat koordinasi yang dihadiri Kapolres Merangin, Dandim 0420 Sarko, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Merangin, pimpinan perusahaan yang diundang para pimpinan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pimpinan pabrik pengolahan kelapa sawit dan sejumlah perusahaan lainnya.

Pada kesempatan itu, Wabup Mashuri menyebutkan sebesar 15 persen masyarakat Kabupaten Merangin masih dalam kategori miskin. Pemerintah daerah tidak mampu mengentaskan kemiskinan ini sendiri, untuk itu perlu peran serta semua sektor, termasuk perusahaan-perusahaan.

"Ini baru kemiskinan, belum lagi anak-anak yatimnya dan anak-anak yang akan putus sekolah dampak COVID-19. Jumlah anak yang akan putus sekolah karena COVID-19 ini akan sangat banyak sekali," demikian Mashuri.

Baca juga: Pemkab Merangin dorong pelaku usaha lokal gali potensi daerah

Baca juga: Merangin salurkan dana Baznas untuk 1.521 mustahik

Baca juga: Pemkab Merangin salurkan bantuan sembako untuk 10.700 KK

Baca juga: IPDN teliti Geopark Nasional Merangin