Jakarta (ANTARA) - Kepala Makroekonomi dan Direktur Strategi Investasi PT Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat menilai Lembaga Pengelola Investasi (LPI) alias Sovereign Wealth Fund (SWF) yang kini bernama Indonesia Investment Authority (INA), bisa menjadi opsi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan kelas menengah atau middle income trap.

"SWF menjadi terobosan yang patut ditempuh agar Indonesia masih bisa keluar dari risiko middle income trap, tanpa membebani kondisi keuangan negara yang saat ini sudah begitu besar," ujar Budi Hikmat melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut Budi, peran SWF menjadi sangat penting bagi Indonesia. Mengutip laporan Bank Dunia tahun 2014 “Indonesia: Avoiding the Trap”, Indonesia berisiko "growing old before growing rich" alias "tuwir sebelum tajir" jika pertumbuhan ekonomi rata-rata dalam periode 2013-2030 hanya berkisar enam persen.

Baca juga: Menteri Erick: SWF percepat investasi masuk ke dalam negeri

Untuk mencegah kemalangan itu, pemerintah berupaya memperkuat infrastruktur dan sumber daya manusia, mengikuti saran Bank Dunia.

Namun, lanjut Budi, polemik perang dagang 2019 dan pandemi COVID-19 2020 telah memperburuk risiko “tuwir sebelum tajir” 2030 saat penduduk Indonesia mulai menua. Upaya mempercepat penyediaan infrastruktur untuk memacu produktivitas dan daya saing, telah memperberat kondisi keuangan perusahaan milik negara (BUMN).

"Negara ini harus bisa meningkatkan PDB per kapita yang saat ini sekitar 4.500 dolar AS per tahun menjadi minimal 12.000 dolar AS per tahun dalam waktu 10 tahun hingga 2030. Atau butuh pertumbuhan per tahun 10,3 persen dalam dolar," katanya.

Baca juga: Wamen BUMN: SWF dapat tarik dana global untuk bangun infrastruktur

Sementara itu, beban negara bakal bertambah apabila BUMN tersebut jatuh bangkrut meninggalkan infrastruktur yang belum membuahkan hasil. Di samping itu, beban pembayaran bunga naik, dari sekitar 12 persen pendapatan negara menjadi 21 persen.

"Itu adalah beban yang luar biasa tinggi sehingga membatasi negara dalam berutang," ujar Budi.

Budi menuturkan secara eksternal, pascapandemi COVID-19 dunia dibanjiri oleh limpahan likuiditas yang luar biasa. Kelebihan likuiditas yang tercermin dengan rendahnya suku bunga, diyakini dapat memicu "asset reflation" selain pelemahan dolar.

Baca juga: Sri Mulyani sebut SWF sebagai instrumen pelengkap pemulihan ekonomi RI

Konflik geopolitik dan antisipasi berulangnya pandemi memicu perubahan strategi bisnis dan jalur pasokan (supply chain). Indonesia yang memiliki segmen kelas menengah yang tengah tumbuh dan sumber daya alam yang melimpah, dianggap memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari sistem rantai pasok baru.

Terkait SWF, Budi mengatakan SWF di Indonesia unik karena berbeda dengan model SWF negara-negara maju. Sebagaimana yang disampaikan oleh Tim tenaga ahli Kemenkeu Ahmad Yani, model SWF negara maju seperti kendaraan investasi atau "investment vehicle" untuk melipatgandakan kekayaan di saat terjadi krisis, sehingga pemasukan negara maju tetap terselamatkan jika sumber penerimaan negara terimbas krisis.

Beberapa negera maju dan tetangga yang telah memiliki SWF yakni, negeri jiran Singapura dengan Temasek Holding, Malaysia dengan Hazanah, dan Norwegia dengan Norway Government Pension Fund Global.

Sementara, SWF di Indonesia justru ditujukan untuk mengelola kekayaan investasi dari luar dengan mengalokasikannya ke proyek-proyek nasional, seperti infrastruktur, dan seterusnya. Untuk itu, peran SWF sangatlah penting bagi Indonesia.

Meski demikian, untuk menghindarkan SWF dari kepentingan politik, Budi menyarankan SWF dikelola oleh pengurus (baik komisaris dan direksi) yang memiliki integritas, governance, dan kapasitas kompetensi yang mumpuni dalam mengelola investasi, agar Indonesia tak akan kehilangan kepercayaan dari investor negara lain.

"SWF sebagai pertaruhan martabat Indonesia dalam menjaga kepercayaan negara luar. Kita berharap SWF bisa berjalan lancar dan profesional," kata Budi.