Program pemulihan ekonomi Kalsel harus cepat usai banjir
21 Januari 2021 00:02 WIB
Banjir di jalan raya perbatasan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut di Kecamatan Liang Anggang mengganggu jalur perekonomian masyarakat. (ANTARA/Firman)
Banjarmasin (ANTARA) - Ahli ekonomi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Hidayatullah Muttaqin SE, MSI, Pg.D mengatakan program pemulihan ekonomi harus cepat usai banjir besar melanda Kalimantan Selatan (Kalsel).
"Sebab keterlambatan pemulihan pascabanjir dapat menimbulkan permasalahan sosial baru di tengah-tengah masyarakat," kata Hidayatullah, di Banjarmasin, Rabu.
Menurut Muttaqin, di samping harus bergerak cepat menyelamatkan warga yang terjebak dan terdampak banjir, pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus sudah menyiapkan strategi pemulihan ekonomi masyarakat dari sekarang.
Dia memaparkan, ada tiga kondisi masyarakat yang harus diperhatikan. Pertama, mereka memerlukan bantuan untuk memperbaiki rumah dan harta benda yang rusak.
Kedua, banyak masyarakat yang sarana mata pencahariannya rusak, seperti lahan pertanian, tambak, toko dan pasar, dan lain-lainnya.
Ketiga, rusaknya infrastruktur menghambat pemulihan ekonomi masyarakat. Misalnya putusnya jembatan yang menghubungkan daerah dengan wilayah ibu kota provinsi.
Berdasarkan kondisi tersebut, Muttaqin menyarankan beberapa strategi pemulihan ekonomi yang dapat digunakan, di antaranya menyiapkan paket bantuan sosial atau bansos khusus terdampak banjir dengan besaran dan durasi waktu bantuan yang disesuaikan dengan tingkat keparahan akibat banjir. Bantuan ini diperlulan agar warga yang terdampak banjir memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
Begitu pula dengan adanya daya beli tersebut, maka perputaran ekonomi di daerah terdampak banjir dapat berjalan kembali meskipun pada tahap awal akan lambat.
Berikutnya yang cukup penting adalah pembebasan biaya tagihan listrik PLN dan PDAM dari satu hingga tiga bulan, tergantung tingkat keparahan dampak banjir yang dialami masyarakat. Hal ini penting untuk mengurangi beban rumah tangga dan dunia usaha yang terdampak banjir selama masa pemulihan.
Selanjutnya, pemberian kredit tanpa bunga kepada usaha mikro dan kecil, bantuan bibit, dan rehabilitasi lahan pertanian yang rusak akibat banjir.
Terakhir, perbaikan kembali infrastruktur yang rusak dengan birokrasi yang cepat dan menggunakan teknologi terbaik. Tujuannya agar infrastruktur secepatnya dapat digunakan kembali oleh masyarakat, sehingga membantu mempercepat pemulihan ekonomi, khususnya di daerah yang paling terdampak banjir, seperti Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, dan Tanah Laut.
"Diharapkan dengan strategi ini, beban masyarakat akibat bencana banjir di tengah situasi pandemi dapat dikurangi dan pemulihan ekonomi pascabanjir berlangsung lebih cepat," kata anggota Tim Pakar ULM untuk Percepatan Penanganan COVID-19 itu pula.
Baca juga: Warga tak bisa lagi selamatkan barang di rumah ketika banjir menerjang
Baca juga: Kota Seribu Sungai kehilangan sungai hingga sebabkan banjir
"Sebab keterlambatan pemulihan pascabanjir dapat menimbulkan permasalahan sosial baru di tengah-tengah masyarakat," kata Hidayatullah, di Banjarmasin, Rabu.
Menurut Muttaqin, di samping harus bergerak cepat menyelamatkan warga yang terjebak dan terdampak banjir, pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus sudah menyiapkan strategi pemulihan ekonomi masyarakat dari sekarang.
Dia memaparkan, ada tiga kondisi masyarakat yang harus diperhatikan. Pertama, mereka memerlukan bantuan untuk memperbaiki rumah dan harta benda yang rusak.
Kedua, banyak masyarakat yang sarana mata pencahariannya rusak, seperti lahan pertanian, tambak, toko dan pasar, dan lain-lainnya.
Ketiga, rusaknya infrastruktur menghambat pemulihan ekonomi masyarakat. Misalnya putusnya jembatan yang menghubungkan daerah dengan wilayah ibu kota provinsi.
Berdasarkan kondisi tersebut, Muttaqin menyarankan beberapa strategi pemulihan ekonomi yang dapat digunakan, di antaranya menyiapkan paket bantuan sosial atau bansos khusus terdampak banjir dengan besaran dan durasi waktu bantuan yang disesuaikan dengan tingkat keparahan akibat banjir. Bantuan ini diperlulan agar warga yang terdampak banjir memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
Begitu pula dengan adanya daya beli tersebut, maka perputaran ekonomi di daerah terdampak banjir dapat berjalan kembali meskipun pada tahap awal akan lambat.
Berikutnya yang cukup penting adalah pembebasan biaya tagihan listrik PLN dan PDAM dari satu hingga tiga bulan, tergantung tingkat keparahan dampak banjir yang dialami masyarakat. Hal ini penting untuk mengurangi beban rumah tangga dan dunia usaha yang terdampak banjir selama masa pemulihan.
Selanjutnya, pemberian kredit tanpa bunga kepada usaha mikro dan kecil, bantuan bibit, dan rehabilitasi lahan pertanian yang rusak akibat banjir.
Terakhir, perbaikan kembali infrastruktur yang rusak dengan birokrasi yang cepat dan menggunakan teknologi terbaik. Tujuannya agar infrastruktur secepatnya dapat digunakan kembali oleh masyarakat, sehingga membantu mempercepat pemulihan ekonomi, khususnya di daerah yang paling terdampak banjir, seperti Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, dan Tanah Laut.
"Diharapkan dengan strategi ini, beban masyarakat akibat bencana banjir di tengah situasi pandemi dapat dikurangi dan pemulihan ekonomi pascabanjir berlangsung lebih cepat," kata anggota Tim Pakar ULM untuk Percepatan Penanganan COVID-19 itu pula.
Baca juga: Warga tak bisa lagi selamatkan barang di rumah ketika banjir menerjang
Baca juga: Kota Seribu Sungai kehilangan sungai hingga sebabkan banjir
Pewarta: Firman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2021
Tags: