Denpasar (ANTARA) - Dua warga negara asing (WNA) asal Amerika Serikat Kristen Antoinette Gray dan Saundra Michelle Alexander resmi dideportasi dari Bali karena melanggar keimigrasian. "Ada empat petugas imigrasi yang ikut terbang ke Jakarta, sedangkan nanti dari Jakarta ke Amerika jam 06.30 WIB dengan American Air melalui Tokyo," kata pengacara Kristen Antoinette Gray, Erwin Siregar saat dikonfirmasi di Denpasar, Rabu.

Ia mengatakan dua warga Amerika Serikat itu telah menjalani tes usap COVID-19 dan hasilnya negatif, yang diterima setelah menunggu selama kurang lebih enam jam.

Baca juga: Warga Amerika dihujat netizen karena ajak pindah ke Bali
Dalam proses pendeportasian ini, Kristen Antoinette Gray dan Saundra Michelle Alexander menyatakan tidak bersalah. Jika itu dianggap suatu kesalahan maka mereka akan minta maaf.

"Dia (Kristen) mengatakan bahwa dia tak bersalah. Kalau itu dianggap suatu kesalahan dia minta maaf," kata Erwin.

Hingga saat ini pihak Imigrasi di wilayah KemenkumHAM Bali belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait pendeportasian tersebut.

Baca juga: KemenkumHAM Bali catat 157 warga asing dideportasi selama 2020
Sebelumnya pada Selasa (19/01), Kepala Kantor Wilayah KemenkumHAM Bali Jamaruli Manihuruk mengatakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, WNA itu telah menyebarkan informasi yang dianggap dapat meresahkan masyarakat.

Adapun informasinya berupa LGBTQF (queer friendly) di mana di Provinsi Bali memberikan kenyamanan dan tidak dipermasalahkan dan kemudahan akses masuk ke wilayah Indonesia pada masa pandemi.

Untuk dua warga Amerika Serikat tersebut diduga melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Baca juga: Imigrasi Bali catat WN Rusia terbanyak dideportasi selama tahun 2020
Selain itu, WNA asal Amerika Serikat itu juga diduga melakukan kegiatan bisnis melalui penjualan e-book dan pemasangan tarif konsultasi wisata Bali sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.