Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa vaksin COVID-19 secara mandiri juga diperlukan meskipun bukan prioritas pemerintah.

"Tentu vaksin mandiri bukan prioritas, vaksin gratis adalah prioritas yang diutamakan. Tetapi itu tidak menutup mata juga vaksin mandiri ini juga diperlukan," ujar Menteri Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan pihaknya telah melakukan diskusi dengan berbagai pihak, termasuk DPR dan kementerian terkait jika wacana vaksin mandiri diberlakukan.

"Kalau sampai nanti kita ditugasi vaksin mandiri, tentu seperti arahan dari pimpinan dan Komisi VI, ada beberapa catatan, yakni vaksinnya berbeda jenis. Jadi supaya yang gratis dan mandiri tidak tercampur jadi merk vaksinnya berbeda," kata Erick.

Kemudian, lanjut dia, waktu pemberian vaksin mandiri dilakukan setelah 1-2 bulan vaksin gratis dilaksanakan. Dan ada payung hukum yang jelas.

"Kami tinggal menerapkan saja, apakah memang ditugaskan nanti vaksin mandiri bisa berjalan atau tidak, tapi dengan catatan-catatan tadi yang sudah disampaikan. Kami siap melaksanakan," ucapnya.

Terlepas dari wacana vaksin mandiri, Erick menyampaikan bahwa kapasitas produksi vaksin Biofarma dapat mencapai 250 juta dosis vaksin.

"Apakah produksi Biofarma ini sudah standar internasional untuk COVID-19, alhamdulilah juga lulus," ucapnya.

Ia menyampaikan untuk kapasitas produksi sebanyak 100 juta dosis telah mendapatkan sertifikasi dari BPOM. Sisanya, sebanyak 150 juta dosis ditargetkan dapat segera tersertifikasi dalam dua bulan ke depan.

"Sehingga 250 juta kapasitas untuk vaksin yang diproduksi Biofarma sudah mempunyai sertifikat," katanya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Utama Biofarma Honesti Basyir mengatakan Indonesia telah mendatangkan 3 juta dosis vaksin Sinovac.

"Ada 1,2 juta dosis sudah didistribusikan ke provinsi-provinsi yang membutuhkan secara cepat. Masih ada 1,8 juta dosis lagi yang siap untuk didistribusikan," katanya.

Baca juga: Menkes nyatakan buka kemungkinan vaksinasi mandiri oleh korporasi
Baca juga: Kadin usul swasta diberikan akses vaksinasi mandiri
Baca juga: Vaksinasi mandiri untuk masyarakat mampu harus daftar ke faskes