Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan bahwa 32.400 sekolah atau 15 persen dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.

"Sedangkan 186.552 sekolah lainnya masih belajar dari rumah," kata Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Jakarta, Rabu, yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Komisi X DPR RI Channel.

Nadiem mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.

Namun, daerah-daerah dengan kasus penularan COVID-19 cukup tinggi umumnya masih menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh.

Nadiem mencontohkan, di wilayah DKI Jakarta baru satu persen sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Persentase sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka di Kota Surabaya dan Bandung baru tiga persen. Sementara di Kota Medan dan Palembang masing-masing baru enam persen dan lima persen sekolah yang mengadakan pembelajaran tatap muka.

"Meskipun kami sudah memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk tatap muka, tingkat kemauan masih cukup rendah, apalagi di daerah yang cukup besar (tingkat penularannya)," kata Nadiem.

Ia menjelaskan pula bahwa mayoritas perguruan tinggi masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Perguruan tinggi yang melakukan pembelajaran tatap muka hanya perguruan tinggi yang memerlukan praktik dalam perkuliahan.

"Hampir 60 persen masih sepenuhnya daring. Sebanyak 40 persen hybrid learning, tatap muka hanya yang memerlukan fasilitas kampus sementara perkuliahan masih daring," kata Nadiem.

Nadiem memastikan pembelajaran tatap muka dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, yang mencakup kewajiban menggunakan masker dan pembatasan jumlah siswa dalam setiap kelas.

Dia menekankan bahwa pemerintah memperhatikan keamanan dan keselamatan dalam menjalankan kebijakan mengenai penyelenggaraan pembelajaran tatap muka semasa pandemi COVID-19.

Baca juga:
KPAI apresiasi Kepala Daerah tunda pembelajaran tatap muka
MPR minta pemerintah tinjau ulang pembelajaran tatap muka