Pemerintah Belanda mundur dalam skandal subsidi anak
15 Januari 2021 21:59 WIB
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di (depan, tengah, baju putih) dan Dubes Belanda untuk Indonesia Lambert Grijs (kiri depan) berfoto bersama jajaran staff Kedubes Belanda di Jakarta, Senin (7/10/2019) (ANTARA/Aria Cindyara)
Den Haag (ANTARA) - Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada Jumat menyatakan pemerintahnya mundur, menerima tanggung jawab soal salah urus subsidi perawatan anak selama bertahun-tahun.
Pengelolaan yang salah itu telah membuat ribuan keluarga terpuruk dalam masalah keuangan.
Rutte mengatakan ia telah menyampaikan pengunduran dirinya kepada Raja Willem-Alexander.
Kabinet akan tetap berfungsi, dengan kapasitas sebagai pengurus untuk mengelola krisis virus corona untuk saat ini dan pemilihan sudah dijadwalkan berlangsung pada 17 Maret.
Pengunduran diri itu dilakukan setelah penyelidikan parlemen pada Desember menemukan bahwa para birokrat di bidang layanan pajak telah salah menuduh keluarga-keluarga melakukan penipuan.
Menurut laporan penyelidikan tersebut, sekitar 10.000 keluarga telah dipaksa untuk membayar subsidi senilai puluhan ribu.
Pada beberapa kasus, paksaan tersebut menyebabkan pengangguran, kebangkrutan, dan perceraian, dalam apa yang disebut sebagai "ketidakadilan yang belum pernah terjadi sebelumnya".
Sumber: Reuters
Baca juga: PM Belanda perpanjang "lockdown" hingga September, Eredivisie berakhir
Baca juga: Kasus COVID-19 naik, Belanda kembali berlakukan penguncian parsial
Pengelolaan yang salah itu telah membuat ribuan keluarga terpuruk dalam masalah keuangan.
Rutte mengatakan ia telah menyampaikan pengunduran dirinya kepada Raja Willem-Alexander.
Kabinet akan tetap berfungsi, dengan kapasitas sebagai pengurus untuk mengelola krisis virus corona untuk saat ini dan pemilihan sudah dijadwalkan berlangsung pada 17 Maret.
Pengunduran diri itu dilakukan setelah penyelidikan parlemen pada Desember menemukan bahwa para birokrat di bidang layanan pajak telah salah menuduh keluarga-keluarga melakukan penipuan.
Menurut laporan penyelidikan tersebut, sekitar 10.000 keluarga telah dipaksa untuk membayar subsidi senilai puluhan ribu.
Pada beberapa kasus, paksaan tersebut menyebabkan pengangguran, kebangkrutan, dan perceraian, dalam apa yang disebut sebagai "ketidakadilan yang belum pernah terjadi sebelumnya".
Sumber: Reuters
Baca juga: PM Belanda perpanjang "lockdown" hingga September, Eredivisie berakhir
Baca juga: Kasus COVID-19 naik, Belanda kembali berlakukan penguncian parsial
Penerjemah: Tia Mutiasari
Editor: Suharto
Copyright © ANTARA 2021
Tags: