Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus mengawal dan mengawasi dana pengadaan vaksin COVID-19 yang diajukan Kementerian Kesehatan agar tidak ada masalah terkait anggaran.

"Seperti kita tahu, anggaran untuk menanggulangi COVID-19 ini besar sekali, karena itu KPK harus benar-benar mengawasi, jangan sampe nanti jadi masalah di kemudian hari," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Gubernur Babel awali suntik vaksin Sinovac COVID-19
Baca juga: China dukung Indonesia jadi pusat produksi vaksin regional

Hal itu dikatakannya terkait Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengajukan anggaran pengadaan impor Vaksin Sinovac sebesar Rp20,9 triliun. Pengajuan anggaran tersebut disampaikan Menkes dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis (14/1).

Sahroni menilai anggaran yang besar tentu menjadi sasaran "empuk" bagi koruptor sehingga tidak saja harus diawasi, namun KPK juga harus meningkatkan pengawasannya.

"Ikuti terus seluruh prosesnya, dipastikan semuanya 'clear' dan wajar, serta yang pasti, pengawasan yang tidak boleh main-main karena ini soal hidup mati rakyat," ujarnya..

Politisi Partai NasDem itu juga meminta KPK untuk bersinergi dan bekerja sama dengan lembaga lain dalam melakukan pengawasan hingga hasilnya bisa maksimal. Langkah itu menurut dia agar proses pengadaan vaksin COVID-19 dari awal hingga akhir berjalan aman dan bersih.

Baca juga: Sahroni: Presiden pertimbangkan profesionalisme tunjuk Komjen Listyo
Baca juga: Sahroni: Pemerintah harus perhatikan rencana pembentukan FPI baru