Jakarta (ANTARA) - Pada Selasa (12/1) upaya untuk menemukan pesawat Sriwijaya Air SJ 182 beserta penumpangnya masih berlanjut dan Presiden Joko Widodo meminta upaya pencarian dipercepat.

Selain itu ada warta mengenai penyerahan perekam data penerbangan Sriwijaya Air SJ 182, amblasnya jalan penghubung Wonosobo dengan Kebumen, distribusi vaksin COVID-19, dan aktivitas Gunung Merapi yang bisa disimak kembali dalam rangkuman berita berikut.

Presiden instruksikan pencarian penumpang Sriwijaya Air SJ 182 dipercepat

Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk melakukan koordinasi guna mempercepat pencarian penumpang dan kotak hitam pesawat Sriwijaya Air SJ 182, yang jatuh di perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, pada Sabtu (9/1).

KNKT terima perekam data penerbangan Sriwijaya Air SJ 182

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyerahkan perekam data penerbangan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Bagian dari kotak hitam pesawat yang hilang pada Sabtu (9/1) itu terlebih dahulu diserahkan oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto kepada Kepala Basarnas Bagus Puruhito, yang kemudian menyampaikannya ke KNKT.

Jalan Wonosobo-Kebumen ambles sepanjang 20 meter

Sepanjang 20 meter bagian jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, ambles hingga sedalam sekitar lima meter. Bagian jalan yang ambles berada di wilayah Desa Trimulyo.

Guguran lava pijar keluar 14 kali dari Gunung Merapi

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menyebutkan Gunung Merapi di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 14 kali mengeluarkan guguran lava pijar dengan jarak luncur maksimum 600 meter pada Selasa.

Distribusi vaksin COVID-19 terkendala kapasitas tempat penyimpanan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa ketersediaan dan kapasitas penyimpanan serta rantai dingin menjadi salah satu kendala dalam distribusi vaksin COVID-19 ke daerah. "Ini menjadi hambatan untuk proses vaksinasi. Baru 1,2 juta sudah tidak mampu, bagaimana kalau nanti kirim 17 juta dan 25 juta," kata Budi saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Selasa.