Padang (ANTARA) - Hutan Sosial di Sumatera Barat memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi ekowisata yang bisa mendorong peningkatan perekonomian warga sekitar.

"Banyak aliran sungai kecil yang cantik mengalir di hutan-hutan yang masuk skema Hutan Sosial. Ini bisa dikembangkan sebagai ekowisata," kata Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi di Padang, Senin.

Ia mengatakan saat ini ada empat titik yang masuk skema Hutan Sosial yang telah dikembangkan untuk ekowisata diantaranya Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Sungai Tuo Kabupaten Sijunjung, Hutan Nagari Taram Kabupaten Limapuluh Kota, Hutan Nagaru Sungai Buluah Padang Pariaman dan Hutan Nagari Pasia Laweh di Kabupaten Agam.

"Empat titik ini dinilai sudah cukup berhasil dalam pengembangan ekowisata yang mampu menarik wisatawan untuk datang," ujarnya.

Baca juga: Kementerian LHK serahkan SK hutan adat di Sumbar

Baca juga: NTB peroleh SK perhutanan sosial 14.800 hektare dari Presiden

Beberapa titik lain di Hutan Sosial diyakini juga memiliki potensi yang sama untuk dikembangkan sebagai ekowisata.

Namun, Yozarwardi mengatakan tidak ada paksaan bagi kelompok masyarakat sekitar hutan untuk mengembangkan Hutan Sosial yang dikelola sebagai ekowisata.

"Itu semua tergantung pada potensi pada masing-masing lahan hutan yang dikelola," katanya.

Beberapa kelompok masyarakat lain berhasil dengan produk berbeda. Hutan Kemasyarakatan Solok Radjo misalnya berhasil mengembangkan produk kopi khas daerah yang mampu menembus pasar internasional.

Hutan Kemasyarakatan Raphita Saiyo Kabupaten Pasaman lebih mengandalkan potensi pohon aren di kawasan hutan untuk memproduksi gula aren.

Saat ini luas Hutan Sosial di Sumbar mencapai 228.658 ribu hektare masing-masing Hutan Nagari 100 unit dengan luas 185.168,83 hektare, Hutan Kemasyarakatan 45 unit dengan luas 28.939 hektare, Hutan Tanaman Rakyat 91 unit dengan luas 2.241,81 hektare, Hutan Adat lima unit dengan luas 11.893,37 hektare dan Kemitraan Hutan sebanyak tiga unit dengan luas 435,08 hektare.*

Baca juga: Presiden sebut resdistribusi aset solusi bagi sengketa agraria

Baca juga: Pastikan SK lahan produktif, Presiden Jokowi: Saya akan cek terus