Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Presiden RI Angkie Yudistia meminta masyarakat untuk bijak dalam menyampaikan informasi terkait korban pesawat Sriwijaya Air SJ 182.

"Kita mengapresiasi seluruh banyak pihak, masyarakat mohon lebih bijak dalam menyampaikan informasi terkait yang belum valid, karena kita terus menunggu informasi yang lebih valid kepada para pemangku kepentingan," ujarnya di Jakarta Internantional Container Terminal (JICT) 2, Jakarta Utara, Senin.

Didampingi Kabasarnas Marsekal Madya TNI (Purn) Bagus Puruhito, dia menambahkan, pencarian pesawat jatuh Sriwijaya Air pada hari ketiga ini Basarnas fokus pada korban agar keluarga korban segera mendapatkan informasi valid.

"Telah diberitahukan bahwa rencana hari ketiga. Apa yang dilakukan apresiasi setinggi-tingginya ke Basarnas untuk fokus pada korban sehingga keluarga korban bisa mendapat informasi yang valid," ujarnya.

Baca juga: KN SAR Basudewa bawa satu kantong jenazah ke daratan

Pesawat Sriwijaya Air bernomor register PK-CLC dengan nomor penerbangan SJ-182 rute Jakarta-Pontianak hilang kontak pada Sabtu (9/1) pukul 14.40 WIB dan jatuh di antara Pulau Lancang dan Pulau Laki, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Pesawat jenis Boeing 737-500 itu hilang kontak pada posisi 11 mil laut (nautical mile/nm) di utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang setelah melewati ketinggian 11.000 kaki dan pada saat menambah ketinggian di 13.000 kaki.

Pesawat lepas landas dari Bandara Soekarno Hatta pukul 14.36 WIB. Jadwal tersebut mundur dari jadwal penerbangan sebelumnya 13.35 WIB karena faktor cuaca.

Berdasarkan data manifes, pesawat yang diproduksi pada 1994 itu membawa 62 orang terdiri atas 50 penumpang dan 12 orang kru. Dari jumlah tersebut, 40 orang dewasa, tujuh anak-anak, tiga bayi. Sedangkan 12 kru terdiri atas, enam kru aktif dan enam kru ekstra.

Baca juga: Adakah keajaiban dari SJ 182?

Keberadaan pesawat itu tengah dalam investigasi dan pencarian oleh Basarnas dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Koordinasi langsung dilakukan dengan berbagai pihak, baik Kepolisian, TNI maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.