Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan akan kembali menggenjot pelatihan berbasis kompetensi (PBK) dengan mulai dibuka kembali pelatihan-pelatihan terutama yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Hal itu dipastikan dengan balai latihan kerja (BLK) di pusat dan berbagai provinsi telah membuka kembali proses rekrutmen pada Januari 2021, dengan pelatihan akan dilakukan secara daring (online) maupun tatap muka.

"Jadi di awal tahun 2021 ini, kami kembali membuka pelatihan kerja khususnya di BLK-BLK Kemnaker. Mengingat masih pandemi COVID-19, pelatihan akan dilaksanakan secara hybrid untuk mencegah penyebaran COVID-19," kata Menaker Ida dalam pernyataan resmi di Jakarta pada Jumat.

Dimulainya proses pelatihan itu penting karena 2021 merupakan tahun pemulihan. Oleh sebab itu, pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi harus digenjot agar kualitas maupun kapasitas angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Baca juga: Kemnaker siap perluas negara penempatan pekerja migran Indonesia

Menurut Ida, selain ke pasar kerja, pelatihan kompetensi juga menyasar bagi para angkatan kerja yang ingin berwirausaha secara mandiri.

"Harus diakui, dampak pandemi ini telah memukul perekonomian Indonesia bahkan dunia. Kita berharap bahwa 2021 ini menjadi tahun pemulihan. Oleh karenanya, pelatihan berbasis kompetensi memegang peran penting agar supply angkatan kerja dapat terserap di pasar kerja dan mampu berdaya saing, baik di dunia kerja maupun dalam berwirausaha," ujarnya.

Berbagai jenis kejuruan yang tersedia di BLK seperti teknik otomotif, teknik las, pengolahan hasil pertanian atau perikanan, pengolahan kayu, teknologi informasi dan komunikasi, menjahit , desain grafis, refrigeration dan teknik listrik, industri kreatif, bahasa, dan lain sebagainya.

Informasi mengenai pelatihan kerja sendiri bisa didapatkan di platform digital SISNAKER, situs resmi Kemnaker dan BLK setempat serta akun media sosial resmi Kemnaker dan BLK.

Saat ini terdapat 305 BLK di seluruh Indonesia dengan rincian 23 BLK UPTP milik Kemnaker dan sisanya BLK UPTD di bawah pengelolaan pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Baca juga: Kemnaker pastikan program pemberdayaan PMI yang pulang ke Tanah Air
Baca juga: Menaker Ida sebut fesyen mainkan peran penting di dunia industri
Baca juga: Menaker dorong pemda implementasi layanan disabilitas ketenagakerjaan