Banda Aceh (ANTARA) - Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada memastikan kasus dugaan korupsi beasiswa yang bersumber dari anggaran pemerintah provinsi Rp22,3 miliar diusut tuntas.

"Penanganan kasus dugaan korupsi beasiswa ini masih dalam penyelidikan. Pengusutan kasus ini terus berjalan hingga tuntas," kata Irjen Pol Wahyu Widada di Banda Aceh, Selasa.

Kapolda mengatakan penanganan kasus korupsi berbeda dengan kasus lainnya. Penanganan kasus korupsi membutuhkan waktu dan proses panjang, seperti kasus dugaan korupsi beasiswa yang dilaporkan pada 2017.

Baca juga: Polda Aceh pastikan usut tuntas kasus dugaan korupsi beasiswa

Apalagi seperti kasus dugaan korupsi beasiswa, kata Irjen Pol Wahyu Widada, jumlah penerimanya mencapai 900 orang. Untuk mencari bukti, ratusan penerima tersebut dimintai keterangan.

Selain keterbatasan penyidik, kata Irjen Pol Wahyu Widada, penerima beasiswa juga sudah terpencar. Sebagian ada di Aceh, sebagian lagi di luar daerah, bahkan ada yang di luar negeri.

"Dengan jumlah penyidik yang terbatas, kalau semua penerima beasiswa dimintai keterangan, butuh waktu setahun. Apalagi keberadaan penerima beasiswa yang sudah terpencar menyulitkan pengumpulan keterangan. Itu bukan halangan," kata Irjen Pol Wahyu Widada.

Jenderal polisi bintang dua itu menegaskan Polda Aceh tetap mengusut tuntas kasus dugaan korupsi beasiswa tersebut. Penyidik terus bekerja melengkapi berkas perkara hingga dinyatakan P21 atau lengkap.

Baca juga: Kejati bidik kasus korupsi beasiswa di Dinas Pendidikan Jambi

"Kami mengajak masyarakat Aceh mengawal penanganan khusus dugaan korupsi, sehingga tidak ada anggapan bahwa pengusutannya berhenti," kata Irjen Pol Wahyu Widada.

Sebelumnya lembaga swadaya masyarakat Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh melaporkan indikasi korupsi penyaluran beasiswa bantuan pendidikan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2017.

Hasil temuan Inspektorat Aceh menyebutkan beasiswa tersebut berasal dari usulan 24 Anggota DPR Aceh. Jumlah penerima mencapai 938 mahasiswa, terdiri 825 penerima usulan Anggota DPR Aceh dan 86 orang permohonan secara mandiri.

Baca juga: Kejari Aceh Barat selamatkan uang negara Rp101 juta dari kasus korupsi