Jakarta (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Al Azhar Indonesia, Sadino, menilai pengembangan UMKM dan koperasi dalam UU Cipta Kerja (Ciptaker) merupakan titik penting dalam pemulihan ekonomi nasional.

"Titik penting dari penerapan UU Cipta Kerja dalam pemulihan perekonomian adalah dalam hal pengembangan UMKM dan koperasi," ujar Sadino dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut dia, UU Cipta Kerja memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional, sebagai upaya menyerap tenaga kerja seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Baca juga: Kemenkop prioritaskan pengembangan wirausaha milenial pada 2021

UU Cipta Kerja ini, kata dia, harus bisa menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Regulasi ini juga menawarkan berbagai macam kemudahan berusaha dan perlindungan bagi UMKM.

"Tetapi harus dicamkan bahwa UU Cipta Kerja ini haruslah melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional," katanya.

Dia meyakini pengembangan UMKM akan dapat memberikan kontribusi penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat luas, mengingat sektor tersebut menyediakan lapangan kerja terbesar di Indonesia dengan 97 persen pekerja bekerja di sektor tersebut.

Baca juga: Ketua MPR: Optimalkan ekonomi digital agar UMKM bisa berkembang pesat

Selain itu juga, harus melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.

Akademisi dari Al Azhar ini juga mengakui bahwa UU Cipta Kerja atau Omnibus Law merupakan sesuatu yang baru untuk Indonesia. Karenanya perlu dipelajari dan dipahami dengan baik agar dalam penerapan dan implementasi bisa berjalan baik. Apalagi, ini menyangkut kemudahan investasi dan pembukaan lapangan kerja.

"Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah sesuatu yang baru di kita. Tapi memang ada perkembangan hukum yang baru, saya berpendapat bahwa gagasan yang baru tentu yang harus kita support, harus kita dukung agar implementasinya berjalan sesuai harapan pemerintah," ujar Sadino.

Baca juga: Kemenkop UKM paparkan empat strategi pengembangan digitalisasi UMKM