Kinerja anggota DPR dan DPD RI asal Malut disorot
31 Desember 2020 11:54 WIB
Sejumlah kalangan menilai kinerja anggota DPD-RI dan DPR-RI Dapil Maluku Utara (Malut) belum menunjukkan kualitasnya dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat Malut di parlemen. ANTARA/Abdul Fatah.
Ternate (ANTARA) - Sejumlah kalangan menilai kinerja anggota DPD-RI dan DPR-RI Daerah Pemilihan Maluku Utara (Malut) belum menunjukkan kualitasnya dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat Malut di parlemen.
Pakar hukum tata negara UMMU Ternate Abdul Aziz Hakim, di Ternate, Rabu, menyatakan masih ada catatan buruk bagi anggota DPR dan DPD RI, karena mereka hampir tidak terlihat kualitas kinerjanya, sehingga hal tersebut membuat kita bertanya-tanya kepada sejumlah anggota DPR dan DPD asal Malut.
Dia menyatakan bahwa kinerja anggota DPR dan DPD RI asal Maluku Utara sangat minim dan bahkan tidak terlihat, justru yang terlihat hanya muncul saat ucapan selamat hari-hari besar di baliho-baliho.
Dia mengingatkan kepada senator dan anggota DPR RI asal Maluku Utara harus cepat tanggap atas persoalan di Maluku Utara, sebagaimana dilakukan oleh Ketua DPD RI La Nyalla, supaya rakyat Malut juga tahu siapa wakil rakyatnya di pusat.
Ketua Umum Formapas Jaidin memberikan kritik bahwa Formapas menilai anggota DPD RI dan DPR RI mendapat rapor merah atas amanah yang diberikan selama ini.
Sedangkan Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia Anas RA memaparkan, dalam evaluasi perlu mengamati kinerja anggota DPR dan DPD itu.
Menurut Anas, kinerja anggota dewan yang mewakili Maluku Utara belum terlalu membanggakan, hanya sedikit yang vokal.
"Ini mungkin dampak dari pemilihan anggota dewan maupun kepala daerah yang cenderung transaksional. Calon yang didukung dengan kekuasaan dan dana yang tampil sebagai pemenang," ujar Anas.
Kritik terhadap kinerja anggota DPD dan DPR asal Malut tersebut tercermin dalam acara refleksi yang juga dihadiri sejumlah narasumber, dengan Keynote Speaker Ketua DPD RI AA La Nyalla M Mattalitti namun berhalangan, sehingga diwakili Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi. Sebagai pembicara; Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia Anas RA dan dosen FISIP UMMU Ternate Suyatno Kahar.
Pakar hukum tata negara UMMU Ternate Abdul Azis Hakim, Kadin Indonesia Muliansyah Abdurahman, Ketua Formapas Jaidi A Gani, dan Guntur Abd Rahman sebagai moderator.
Menurut Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi saat mewakili Ketua DPD RI membuka acara dalam refleksi sebagai evaluasi kinerja DPD RI dan DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara.
Menurut Fachrul Razi permasalahan Provinsi Maluku Utara sangat luar biasa. Untuk itu, Maluku Utara membutuhkan pendekatan yang strategis rasional.
"Permasalahan Maluku Utara luar biasa, untuk mengatasi masalah itu perlu kerja sama semua pihak, baik anggota DPR, DPD, pemerintah daerah maupun stakeholders," kata Fachrul Razi.
Baca juga: Sidang Pileg, permohonan calon anggota DPD Malut tidak diterima
Baca juga: DPD Golkar Malut ancam pecat 10 legislator tak hadiri musda
Pakar hukum tata negara UMMU Ternate Abdul Aziz Hakim, di Ternate, Rabu, menyatakan masih ada catatan buruk bagi anggota DPR dan DPD RI, karena mereka hampir tidak terlihat kualitas kinerjanya, sehingga hal tersebut membuat kita bertanya-tanya kepada sejumlah anggota DPR dan DPD asal Malut.
Dia menyatakan bahwa kinerja anggota DPR dan DPD RI asal Maluku Utara sangat minim dan bahkan tidak terlihat, justru yang terlihat hanya muncul saat ucapan selamat hari-hari besar di baliho-baliho.
Dia mengingatkan kepada senator dan anggota DPR RI asal Maluku Utara harus cepat tanggap atas persoalan di Maluku Utara, sebagaimana dilakukan oleh Ketua DPD RI La Nyalla, supaya rakyat Malut juga tahu siapa wakil rakyatnya di pusat.
Ketua Umum Formapas Jaidin memberikan kritik bahwa Formapas menilai anggota DPD RI dan DPR RI mendapat rapor merah atas amanah yang diberikan selama ini.
Sedangkan Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia Anas RA memaparkan, dalam evaluasi perlu mengamati kinerja anggota DPR dan DPD itu.
Menurut Anas, kinerja anggota dewan yang mewakili Maluku Utara belum terlalu membanggakan, hanya sedikit yang vokal.
"Ini mungkin dampak dari pemilihan anggota dewan maupun kepala daerah yang cenderung transaksional. Calon yang didukung dengan kekuasaan dan dana yang tampil sebagai pemenang," ujar Anas.
Kritik terhadap kinerja anggota DPD dan DPR asal Malut tersebut tercermin dalam acara refleksi yang juga dihadiri sejumlah narasumber, dengan Keynote Speaker Ketua DPD RI AA La Nyalla M Mattalitti namun berhalangan, sehingga diwakili Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi. Sebagai pembicara; Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia Anas RA dan dosen FISIP UMMU Ternate Suyatno Kahar.
Pakar hukum tata negara UMMU Ternate Abdul Azis Hakim, Kadin Indonesia Muliansyah Abdurahman, Ketua Formapas Jaidi A Gani, dan Guntur Abd Rahman sebagai moderator.
Menurut Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi saat mewakili Ketua DPD RI membuka acara dalam refleksi sebagai evaluasi kinerja DPD RI dan DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara.
Menurut Fachrul Razi permasalahan Provinsi Maluku Utara sangat luar biasa. Untuk itu, Maluku Utara membutuhkan pendekatan yang strategis rasional.
"Permasalahan Maluku Utara luar biasa, untuk mengatasi masalah itu perlu kerja sama semua pihak, baik anggota DPR, DPD, pemerintah daerah maupun stakeholders," kata Fachrul Razi.
Baca juga: Sidang Pileg, permohonan calon anggota DPD Malut tidak diterima
Baca juga: DPD Golkar Malut ancam pecat 10 legislator tak hadiri musda
Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2020
Tags: