Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan peningkatan produktivitas perikanan budi daya dari target produksi tahun 2020 sebanyak 18,44 juta ton menjadi 19,47 juta ton pada 2021.

"Direktorat Jenderal Perikanan Budi daya KKP punya target dan program prioritas guna peningkatan produktivitas perikanan budi daya di tahun 2021," kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam siaran pers, Senin.

Slamet memaparkan target produksi perikanan budi daya tahun 2021 terdiri atas perikanan sebesar 7,92 juta ton dan rumput laut 11,55 juta ton.

"Meski era pandemi, kita sudah terbiasa dengan pola cara kerja saat ini. Oleh karenanya, mari kita bekerja secara maksimal untuk mencapai target yang sudah ditetapkan," tegas Slamet.

Baca juga: KKP ungkap keunggulan sistem bioflok dalam budi daya perikanan

Ia juga menuturkan selain produksi ikan konsumsi, target lain pada tahun 2021 adalah produksi ikan hias, yang akan dilakukan dengan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah baik provinsi/kabupaten/kota, guna membangun sinergi pembangunan perikanan budi daya di daerah daerah.

Apalagi, lanjutnya, kebutuhan ikan hias juga meningkat dari tahun ke tahun baik untuk dalam negeri maupun ekspor.

Selain target produksi, kata dia, yang tidak kalah penting yaitu peningkatan kesejahteraan pembudidaya.

"Pandemi COVID-19 masih menjadi momok penurunan ekonomi secara umum di semua sektor. Harapannya sektor perikanan budi daya menjadi salah satu penopang kebangkitan ekonomi masyarakat. Caranya bagaimana mampu meningkatkan target pendapatan para pembudidaya, agar mereka bisa lebih mandiri dan mapan. Di sinilah tugas kita semua dan tentunya kita semua harus terus bersemangat mencapai target tersebut," ujar Slamet.

Baca juga: KKP: Penggunaan probiotik sangat penting, tekan gagal usaha budi daya

Program prioritas lain perikanan budi daya salah satunya adalah pakan mandiri. Slamet berharap agar ke depannya, pakan mandiri akan semakin strategis dan mampu meningkatkan produksi perikanan budi daya.

Slamet mengungkapkan komponen lain yang menjadi prioritas yaitu masalah perizinan dan asuransi pembudidaya, terutama untuk perizinan tambak udang.

"Kemudian untuk asuransi pembudidaya, kita perlu mengajak para pembudidaya ikut dalam asuransi guna menekan kerugian bagi pembudidaya karena adanya gagal panen yang diakibatkan oleh penyakit atau bencana alam," jelas Slamet.

Baca juga: Indonesia dipersiapkan jadi pusat budi daya udang jerbung-putih dunia