Warga Jakarta Utara minta bansos DKI tidak dihentikan
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukkan sampel barang bukti berupa paket bantuan sosial (Bansos) COVID-19 yang akan diserahkan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (16/12/2020). Berdasarkan penelusuran MAKI, paket Bansos COVID-19 yang disalurkan kepada masyarakat oleh Kementerian Sosial berupa 10 kilogram beras, dua liter minyak goreng, dua kaleng sarden 188 gram, satu kaleng roti biskuit kelapa 600 gram, satu susu bubuk kemasan 400 gram dan satu tas kain tersebut hanya seharga Rp188 ribu dari nominal yang seharusnya bernilai Rp300 ribu. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
"Semoga bansos tetap ada, hingga pandemi virus corona selesai," kata warga RT 02/02 Kelurahan Koja, Oom Komah, Jakarta Utara, Rabu.
Oom mengatakan bantuan yang diberikan di tengah situasi pandemi sangat bermanfaat bagi keluarganya. Apalagi, barang-barang yang disampaikan berkualitas baik.
Dia mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah saat ini, yang sudah menyalurkan bansos, di saat perekonomian masyarakat sedang kurang baik.
Ketua RT 04/05 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Parid mengatakan warga di wilayahnya yang menerima bantuan sosial dampak COVID 19 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekitar 170 KK.
Baca juga: Wagub DKI sebut laporan bansos Jakarta ke KPK perlu dicek
Selain menerima paket dalam kardus, pihaknya juga menerima bantuan operasional senilai Rp5 ribu per paket.
"Bantuan dari Pemprov dipaketkan dalam kardus, dengan tertera total nilai barang yang didistribusikan," kata Parid.
Hal senada disampaikan Ketua RW 05 Kelurahan Sunter Agung, Nurus Shobah mengatakan penerima bantuan sosial di wilayahnya mencapai 700 paket. Bantuan sudah didistribusikan hingga 11 kali.
"Isinya pun barang-barang yang terbaik di pasaran," ujarnya.
Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasrudin mengatakan paket bantuan dan pola distribusi Pemprov DKI Jakarta berdasarkan hasil kajian yang sudah dilakukan sebelumnya.
Baca juga: Legislator DKI dorong pemerintah pusat ubah bansos sembako jadi BLT
Dia mengakui, pada penyaluran bansos pertama kali terjadi keterlambatan, lantaran pemesanan dilakukan secara mendadak.
"Prosesnya hanya dua hari sebelum pengiriman, sehingga memang ada keterlambatan di awal. Tapi selebihnya sudah kita sempurnakan," kata Arief.
Pewarta: Fauzi
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2020