BRGM diharapkan lebih inklusif dalam proses restorasi gambut
23 Desember 2020 19:27 WIB
Kepala BRGM Hartono (kiri) bersama Presiden Joko Widodo usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (23/12/2020). ANTARA/HO-BRGM.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Teguh Surya mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo memperpanjang masa kerja Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta berharap dengan kepemimpinan baru lembaga itu akan lebih inklusif dalam melaksanakan proses restorasi.
"Melanjutkan program restorasi gambut itu menjadi salah satu urgensi saat ini karena kita tahu kerusakan gambut bukan hanya menyebabkan karhutla tapi lebih dari itu berkontribusi terhadap krisis air," kata Teguh ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta pada Rabu.
Teguh berharap dengan perpanjangan masa kerja BRGM, yang awalnya akan berakhir pada 2020, serta penambahan tanggung jawab untuk restorasi mangrove maka akan ada penguatan kelembagaan untuk BRGM. Hal itu penting karena proses restorasi memerlukan kolaborasi lintas kementerian, lembaga serta pemerintah daerah.
Baca juga: Hartono resmi dilantik jadi Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
Baca juga: BRG gelar pelatihan Sekolah Lapang Petani Gambut di pesantren
Karena itu BRGM perlu memiliki kewenangan yang cukup untuk mengkoordinasikan lintas kementerian dan lembaga tersebut termasuk sumber daya yang digunakan. Kewenangan itu diperlukan mengingat BRGM sekarang memiliki target restorasi 1,2 juta hektare (ha) lahan gambut dan 600.000 ha kawasan mangrove.
"Ini mengindikasikan bahwasannya niat baik presiden itu juga harus didukung dengan landasan pelembagaan yang kuat dan sumber daya yang kuat," katanya.
Dalam kesempatan tersebut dia juga mengharapkan dengan dilantiknya Hartono menggantikan Nazir Foead sebagai Kepala BRGM dapat mendorong proses restorasi yang lebih inklusif. Karena menurutnya, proses sebelumnya masih lebih bersifat eksklusif dengan pendekatan berbasis proyek.
Karena itu dia mendorong keterlibatan lebih banyak dari masyarakat dalam proses restorasi gambut dan mangrove.
"Kami berharap dengan pimpinan baru Pak Hartono proses restorasi gambut bisa lebih inklusif kemudian target-targetnya prosesnya bisa lebih maju dan keterbukaan dari segi proses dan data itu lebih maksimal," demikian ujar Teguh.
Baca juga: Bertambah tugas, BRGM siap fasilitasi restorasi gambut dan mangrove
Baca juga: Menteri LHK sambut baik pelantikan Kepala BRGM Hartono
"Melanjutkan program restorasi gambut itu menjadi salah satu urgensi saat ini karena kita tahu kerusakan gambut bukan hanya menyebabkan karhutla tapi lebih dari itu berkontribusi terhadap krisis air," kata Teguh ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta pada Rabu.
Teguh berharap dengan perpanjangan masa kerja BRGM, yang awalnya akan berakhir pada 2020, serta penambahan tanggung jawab untuk restorasi mangrove maka akan ada penguatan kelembagaan untuk BRGM. Hal itu penting karena proses restorasi memerlukan kolaborasi lintas kementerian, lembaga serta pemerintah daerah.
Baca juga: Hartono resmi dilantik jadi Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
Baca juga: BRG gelar pelatihan Sekolah Lapang Petani Gambut di pesantren
Karena itu BRGM perlu memiliki kewenangan yang cukup untuk mengkoordinasikan lintas kementerian dan lembaga tersebut termasuk sumber daya yang digunakan. Kewenangan itu diperlukan mengingat BRGM sekarang memiliki target restorasi 1,2 juta hektare (ha) lahan gambut dan 600.000 ha kawasan mangrove.
"Ini mengindikasikan bahwasannya niat baik presiden itu juga harus didukung dengan landasan pelembagaan yang kuat dan sumber daya yang kuat," katanya.
Dalam kesempatan tersebut dia juga mengharapkan dengan dilantiknya Hartono menggantikan Nazir Foead sebagai Kepala BRGM dapat mendorong proses restorasi yang lebih inklusif. Karena menurutnya, proses sebelumnya masih lebih bersifat eksklusif dengan pendekatan berbasis proyek.
Karena itu dia mendorong keterlibatan lebih banyak dari masyarakat dalam proses restorasi gambut dan mangrove.
"Kami berharap dengan pimpinan baru Pak Hartono proses restorasi gambut bisa lebih inklusif kemudian target-targetnya prosesnya bisa lebih maju dan keterbukaan dari segi proses dan data itu lebih maksimal," demikian ujar Teguh.
Baca juga: Bertambah tugas, BRGM siap fasilitasi restorasi gambut dan mangrove
Baca juga: Menteri LHK sambut baik pelantikan Kepala BRGM Hartono
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2020
Tags: