Jakarta (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia (Persero) mengantisipasi kelangkaan pupuk bersubsidi melalui inovasi di bidang teknologi informasi bernama Distribution Planning and Control System (DPCS).

Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Gusrizal mengatakan teknologi ini mempermudah perseroan dalam melakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi antara satu daerah dengan daerah lain. Melalui sistem DPCS ini, BUMN industri pupuk dalam negeri ini dapat mengetahui kekurangan maupun kelebihan stok pupuk di setiap kabupaten.

"Sistem 'Distribution Planning and Control System' ini adalah 'tools' kami dalam mengetahui kekurangan atau kelebihan stok, sehingga mempermudah kami dalam melakukan pengambilan keputusan untuk realokasi," kata Gusrizal dalam konferensi pers di Gedung Phonska Jakarta, Selasa.

Baca juga: Pupuk Indonesia terapkan teknologi DPCS perketat distribusi pupuk

Gusrizal menjelaskan DPCS berupa sistem terintegrasi yang didesain untuk melakukan kontrol rantai pasok distribusi pupuk bersubsidi yang optimal dan aman sepanjang tahun dari pusat produksi sampai dengan lini IV.

Dengan fitur "early warning system", perusahaan dapat mengetahui jika terjadi potensi kekurangan stok pupuk subsidi, sehingga kelangkaan pupuk di suatu daerah dapat diantisipasi.

Vice President Infrastructure Distribution Pupuk Indonesia Boyke Garda Aria menjelaskan bahwa fitur-fitur pada DPCS dapat memperlihatkan garis distribusi pupuk dari produsen ke gudang-gudang dan distributor.

Selain itu, inovasi ini juga dapat melakukan pelacakan (tracking) pada truk dan kapal, serta volume pupuk yang diangkut secara terkini (real time).

"Apabila ada daerah dengan bendera merah, itu bukan berarti sudah habis, tetapi ada stok namun tidak banyak. Dapat diketahui juga berapa lama truk tersebut untuk sampai dan mengisi stok di gudang," kata Gusrizal.

Baca juga: Teken MoU dengan DJP, Pupuk Indonesia Grup dukung transparansi pajak

Pada tahap awal, sistem DPCS ini masih digunakan secara internal oleh Pupuk Indonesia. Nantinya, teknologi ini dapat diakses oleh publik, bahkan tidak menutup kemungkinan akan diterapkan oleh BUMN lainnya yang memerlukan fitur serupa.

DPCS mengumpulkan seluruh data stok dari sekitar 27 ribu pengecer dan 1.237 distributor di lebih dari 400 kabupaten.