Jakarta (ANTARA) - Pandemi COVID-19 merupakan krisis yang tidak hanya menghantam sektor kesehatan, namun juga berimbas pada sektor perekonomian nasional lainnya pada tahun 2020, khususnya sektor infrastruktur dan tenaga kerja.

Dalam rangka mengantisipasi jumlah pengangguran yang meningkat akibat hantaman pandemi ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan percepatan dan mengoptimalkan program padat karya tunai di tahun ini.

"Pembangunan infrastruktur padat karya, selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, juga bertujuan mengurangi pengangguran. Selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, Padat Karya Tunai juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Realisasi Program Padat Karya Tunai pada tahun ini dipercepat dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 triliun yang tersebar di 34 provinsi.

Tidak hanya itu, Kementerian PUPR juga melakukan refocusing anggaran tahun ini untuk penambahan 4.000 lokasi Program Padat Karya Tunai berupa Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi atau P3TGAI sebesar Rp978 miliar.

Percepatan program padat karya Kementerian PUPR utamanya adalah untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Anggaran Program Padat Karya Tunai tersebut digunakan untuk tujuh program, yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Pemeliharaan Rutin Jalan & Jembatan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.

Dalam pelaksanaan program padat karya tunai ini, Kementerian PUPR juga menggandeng Kementerian Luar Negeri untuk memberdayakan para eks pekerja migran.

Pemerintah telah menyiapkan program-program padat karya, terutama di daerah-daerah kantong pekerja migran, seiring dengan pandemi COVID-19.

Diharapkan para eks-pekerja migran itu bisa bekerja di program-program padat karya yang disiapkan pemerintah, setelah menjalani isolasi mandiri sepulang dari Negeri Jiran.
Baca juga: Menteri PUPR: Anggaran padat karya tunai 2021 sebesar Rp18,42 triliun

Serap tenaga kerja

Program padat karya tunai Kementerian tahun 2020 dengan alokasi anggaran Rp13,42 triliun dengan target penerima manfaat sebesar 638.990 orang berhasil menyerap banyak tenaga kerja.

Hal ini terlihat pada realisasi padat karya tunai hingga November 2020 yang mencapai Rp12,2 triliun atau 90,93 persen dengan serapan tenaga kerja 630.990 orang atau sekitar 98,7 persen.

Salah satu program padat karya tunai yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan Bedah Rumah hingga 26 November 2020, realisasinya sudah mencapai 93,46 persen senilai Rp4,47 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 287.006 orang.

Tidak hanya padat karya tunai, Kementerian PUPR juga mengalokasikan dana untuk membantu hasil dari para petani karet guna material aspal karet.

Kementerian PUPR melakukan pembelian karet langsung dari petani di Provinsi Bengkulu untuk bahan campuran aspal senilai Rp20 miliar. Tambahan anggaran tersebut menambah pembelian karet petani untuk bahan campuran aspal pada TA 2020 menjadi Rp120 miliar untuk 11.338 ton karet.

Aspal karet merupakan teknologi aspal modifikasi elastomer yang menggunakan bahan campuran karet alam vulkanisasi yang digunakan untuk meningkatkan kemantapan ruas-ruas jalan nasional guna mendukung pergerakan orang dan barang (logistik).

Kelebihan campuran aspal karet alam diantaranya dapat meningkatkan kualitas perkerasan aspal dalam hal usia layanan dan ketahanan terhadap alur (jejak roda), dan meningkatkan nilai stabilitas Marshall sehingga lebih mampu menahan beban.
Baca juga: Padat karya tunai Kotaku serap 7.000 tenaga kerja hingga Oktober

Lanjut 2021

Kementerian PUPR memutuskan untuk melanjutkan program padat karya tunai ke tahun depan. Anggaran program padat karya tunai pada 2021 dialokasikan sebesar Rp18,42 triliun dengan target dengan target serapan tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 juta orang.

"Program padat karya tunai, tahun lalu total anggaran yang dialokasikan sekitar Rp12-13 triliun, saat ini kita tingkatkan mudah-mudahan sampai dengan Rp18,42 triliun," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Peningkatan alokasi anggaran padat karya tunai tahun 2021 tersebut ditujukan untuk membuka lapangan pekerjaan lebih banyak.

Alokasi anggaran terbesar disalurkan ke program padat karya tunai bidang sumber daya air dengan total nilai sebesar Rp9,59 triliun, dengan rincian program P3TGAI di 10.000 lokasi sebesar Rp2,25 triliun dan pembuatan ABSAH di 41 lokasi sebesar Rp70 miliar.

Kemudian, operasi pemeliharaan air tanah dan baku di 2.124 lokasi sebesar Rp356 miliar, irigasi dan rawa di 818 lokasi sebesar Rp2,95 triliun, dan operasi pemeliharaan sungai serta pantai di 751 lokasi sebesar Rp811 miliar.

Sedangkan, alokasi anggaran padat karya tunai di bidang permukiman sebesar Rp3,36 triliun, dengan rincian program pamsimas di 4.390 desa sebesar Rp910 miliar, program sanimas di 1.260 lokasi sebesar Rp1,56 triliun, program TPS 3R di 147 lokasi sebesar Rp90 miliar, program PISEW di 900 kecamatan sebesar Rp540 miliar, dan program kota tanpa kumuh atau kotaku di 261 lokasi sebesar Rp260 miliar.

Alokasi anggaran program padat karya tunai di bidang jalan dan jembatan pada tahun depan dianggarkan sebesar Rp3,01 triliun, terdiri atas program preservasi jalan di 34 provinsi Rp1,05 triliun, program preservasi jembatan di 34 provinsi Rp460 miliar, dan program revitalisasi drainase 34 provinsi Rp1,5 triliun.

Sementara itu anggaran program padat karya tunai bidang perumahan tahun 2021 sebesar Rp2,46 triliun, diperuntukkan bagi peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 114.900 unit di 33 provinsi.

Optimalisasi program padat karya tunai Kementerian PUPR telah berhasil menyerap tenaga kerja dan membantu menjaga daya beli masyarakat, khususnya di desa, selama pandemi.

Tidak hanya itu, kolaborasi yang dilakukan bersama kementerian lainnya dalam hal ini Kementerian Luar Negeri telah memberdayakan para pekerja eks-migran ke dalam program padat karya tunai.

Bersamaan dengan program padat karya tunai, Kementerian PUPR juga telah menolong para petani karet dengan menyerap hasil pertanian mereka untuk digunakan sebagai material aspal karet.

Penambahan anggaran dan keputusan pemerintah untuk melanjutkan padat karya tunai pada tahun depan, dinilai sebagai bukti bahwa padat karya tunai diandalkan menjadi salah satu solusi kunci guna menekan angka pengangguran selama wabah COVID-19 yang masih belum hilang dari Tanah Air.

Baca juga: Menteri Desa imbau sisa dana desa digunakan program padat karya tunai
Baca juga: Kementerian PUPR paparkan pencapaian Program Padat Karya Tunai
Baca juga: Sri Mulyani paparkan realisasi penyaluran Dana Desa Rp61,28 triliun