Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membuat Indeks Pembangunan Keluarga atau disebut iBangga untuk memotret dan mencarikan solusi terhadap permasalahan keluarga secara tepat.

"Jadi BKKBN ini membuat indeks namanya Indeks Pembangunan Keluarga. Kenapa keluarga ini perlu dipotret, perlu dibuat indeks? Karena keluarga itu menjadi unit analisis terkecil di dalam masyarakat yang perlu diketahui secara mikro, jangan hanya makro," kata Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo dalam bincang-bincang virtual bertema Membangun Keluarga Berkualitas, Jakarta, Senin.

Hasto mengatakan bahwa iBangga berbeda dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jika IPM memotret permasalahan secara makro, sedangkan iBangga ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan permasalahan dasar di dalam keluarga, sehingga bisa diupayakan penanganan masalah secara tepat.

"Jadi kalau kita ingin melakukan treatment entah terhadap masalah kemiskinan atau lainnya, kita bisa melihat potret ini," kata Hasto.

Baca juga: Menko PMK: Kualitas keluarga tentukan masa depan bangsa

Dalam upaya mewujudkan program tersebut, BKKBN pada 2021 berencana mengumpulkan data dari 77 keluarga di seluruh Indonesia dengan menggunakan beberapa indikator untuk mengukur setiap permasalahan yang ada.

Hasto berharap upaya identifikasi tersebut mendapat dukungan dari banyak pihak mengingat besarnya manfaat yang bisa diperoleh untuk benar-benar mengatasi permasalahan keluarga yang berpotensi menjadi permasalahan nasional secara tepat.

"Tentang iBangga ini, saya berharap mendapat dukungan. Artinya, jangan kita business as usual dengan data makro yang kemudian kita tidak pernah bisa mendiagnosis secara mikro permasalahan masing-masing keluarga," katanya.

Hasto meyakini bahwa setiap keluarga memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Untuk itu, penanganan yang tepat terhadap setiap permasalahan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan bangsa secara komprehensif.

Baca juga: BKKBN tekankan korelasi kontrasepsi dan upaya wujudkan SDM unggul
Baca juga: BKKBN: Implementasi 12 hak reproduksi tekan angka kematian ibu