Jakarta (ANTARA) - Lima unit satuan kerja TNI Angkatan Laut berhasil meraih predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Senin.

Unit satker TNI AL yang mendapatkan apresiasi dan penganugerahan ZI adalah Akademi Angkatan Laut (AAL), Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal), Lembaga Kedokteran Gigi (Ladokgi) R E Martadinata, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) dan Rumah sakit (Rumkit) Marinir Cilandak.

Baca juga: MenpanRB dan Ketua KPK serahkan penghargaan pada 10 pemimpin perubahan

"Anugerah tersebut merupakan wujud nyata program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono dalam mendukung penguatan reformasi Birokrasi (RB)," ujar Sekretaris Dispenal Kolonel Laut (E) Nevy Dwi Soesanto dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Dispenal merupakan salah satu satker di Markas Besar TNI AL yang ditunjuk melaksanakan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut.

Sementara itu, enam satker di lingkungan institusi TNI lainnya juga mendapat apresiasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian PAN-RB.

Satker dari TNI Angkatan Darat yaitu Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup I dan III, Rumah Sakit (Rumkit) Dustira, Rumkit Ciremai, dan Rumkit Tingkat II dr Soejono Kesdam IV Diponegoro, sedangkan satker dari TNI Angkatan Udara yaitu Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) dr Esnawan Antariksa.

Pemberian anugerah Zona Integritas itu dilaksanakan secara virtual dari Jakarta serta disaksikan pula oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin dan para pejabat satker yang mendapat penganugerahan.

Penganugerahan WBK/WBBM dari Kemenpan RB secara nasional diberikan kepada 763 unit Satker setelah melalui beberapa tahap seleksi awal, survei, dan evaluasi lapangan dari 3691 unit satker Kementerian/Lembaga.

Baca juga: Wapres: Birokrasi harus lakukan inovasi dan perbaikan layanan publik