Jakarta (ANTARA) - Badan strategi independen Center for Indonesia Strategic Development Initiatives (CISDI) merekomendasikan sejumlah solusi untuk mendukung efektivitas layanan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.

"Ada beberapa rekomendasi operasional dalam berbagai aspek untuk menciptakan beberapa lingkungan pendukung untuk mencapai situasi yang ideal," kata Direktur Kebijakan CISDI Olivia Herlinda dalam Diskusi Pakar: Health Outlook 2021, secara virtual dipantau di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan beberapa rekomendasi tersebut lebih terfokus pada isu terkait ketersediaan vaksin, sasaran dan pembiayaannya, pandangan masyarakat tentang vaksin hingga rekomendasi terhadap pelaksanaan protokol 3M dan 3T.

Baca juga: Survei CISDI catat sejumlah kendala dalam layanan penanganan COVID-19

"Soal ketersediaan vaksin, tentunya kita harus menunggu uji fase 3 selesai dan juga terus melakukan diplomasi kesehatan untuk memastikan bahwa Indonesia bisa memenuhi kebutuhan vaksinnya," kata Olivia.

Kemudian, terkait sasaran penerima vaksin, CISDI merekomendasikan agar vaksin tersebut diberikan terlebih dahulu kepada kelompok yang paling rentan terkena COVID-19, yaitu tenaga medis, tenaga kesehatan, lansia serta orang dengan penyakit penyerta.

Tujuan dari pemberian vaksin untuk kelompok-kelompok tersebut adalah untuk menekan angka kesakitan dan kematian.

Baca juga: CISDI: Iklan dan harga murah strategi industri rokok sasar anak-anak

"Soal targeting siapa yang harus diberikan pertama kali, tentunya ini dengan asumsi bahwa ada vaksin yang sudah terbukti efektif dan aman untuk semua kelompok umur," kata Direktur Kebijakan CISDI
tersebut.

Selain itu, prioritas pemberian vaksin juga perlu mempertimbangkan kondisi geografis suatu wilayah.

Selanjutnya, untuk pembiayaan pemerintah sebelumnya memang memastikan bahwa vaksin akan diberikan secara gratis kepada seluruh rakyat Indonesia dengan menggunakan sisa anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020.

Baca juga: GMBC dorong anak muda dilibatkan dalam pengendalian COVID-19

Meski demikian, Olivia mengatakan bahwa selain menggunakan sisa anggaran tersebut, CISDI juga merekomendasikan realokasi anggaran kementerian dan sektor lain, seperti dana Silpa, dana filantropi atau pinjaman luar negeri.

Terkait rencana pemerintah untuk mendistribusikan vaksin ke 10.134 puskesmas, 2.877 rumah sakit atau klinik pemerintah atau swasta dan 49 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), maka dengan target 158,6 juta penduduk, setiap fasilitas kesehatan perlu melakukan vaksinasi total terhadap 12.190 orang.

Baca juga: Pasien COVID-19 dirawat inap di Wisma Atlet bertambah 131 orang

Sementara itu, terkait fakta masih adanya 27,6 persen responden yang belum memutuskan untuk mengikuti imunisasi dan 7,5 persen lainnya yang menolak untuk mengikuti imunisasi, badan strategi independen itu merekomendasikan upaya untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap vaksin melalui penciptaan lingkungan yang mendukung, baik dari segi lokasi, biaya, waktu, tenaga dan layanan yang berkualitas serta informasi dan regulasinya.

Adapun terkait pelaksanaan 3T, yaitu testing atau pemeriksaan, tracing atau penelusuran dan treating atau penanganan, yang dinilai belum optimal, CISDI menyarankan agar pelaksanaannya ke depan dilakukan secara masif, dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai pilihan terakhir.

Untuk mendorong disiplin masyarakat terhadap protokol 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak serta menghindari kerumunan, CISDI juga mendorong kepatuhan masyarakat melalui perbaikan kebijakan, penegakkan sanksi, informasi dan komunikasi publik yang tepat.

Baca juga: Prof Wiku nilai kolaborasi lintas sektor penting untuk atasi pandemi

Baca juga: Prof Wiku dorong kesiapan hadapi potensi ancaman penyakit menular baru