Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengapresiasi dan menilai tepat keputusan Presiden Joko Widodo yang menggratiskan vaksin COVID-19 bagi seluruh masyarakat.

"Keputusan pemerintah tersebut merupakan langkah tepat dan sesuai dengan amanat konstitusi dalam hal jaminan kesehatan masyarakat," kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan dalam UUD 1945 pasal 28A dan Pasal 28H menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Karena itu menurut dia, keputusan Presiden Jokowi menggratiskan vaksin COVID-19 telah sesuai dengan amanat konstitusi.

Baca juga: Erick Thohir: Jangan terjebak ini vaksin China, vaksin Amerika

Baca juga: Menko Airlangga: Vaksin dan UU Ciptaker kunci penggerak ekonomi 2021

Azis menjelaskan banyak negara akan memulai vaksinasi pada Januari-Febuari 2021 seperti Amerika Serikat, Inggris, India hingga Singapura sehingga terlepas dari perdebatan publik, vaksinasi sudah menjadi keputusan logis untuk di terapkan.

"Vaksinasi merupakan keputusan logis yang diterapkan di masa kini, sekalipun terkesan tergesa-gesa. Ini memang situasi darurat dan negara memiliki konsekuensi logis untuk bertanggung jawab agar proses ini bisa berjalan dengan baik, adil dan merata," ujarnya.

Dia berharap ketersediaan vaksin dalam waktu dekat secara bertahap dapat tersedia bagi seluruh elemen masyarakat. Karena itu dia juga berharap agar kementerian dan lembaga terkait dapat mengedukasi masyarakat secara transparan.

"Saya juga mendesak agar diplomasi vaksin makin ditingkatkan dalam menjamin ketersediaan vaksin itu sendiri," katanya menegaskan.

Politisi Partai Golkar itu menilai akan ada berbagai merek dan jenis vaksin, dan tidak mudah mendapatkan vaksin saat seluruh dunia sedang berebut.

Menurut dia, setiap kesempatan harus dimanfaatkan untuk stok vaksin bagi keperluan dalam negeri dengan pertimbangan ilmiah karena India, Amerika dan China memiliki kemampuan produksi vaksin terbesar sehingga diplomasi vaksin perlu lebih ditingkatkan lagi.

Baca juga: Menkeu: Pemerintah cadangkan Rp35,1 triliun vaksin-imunisasi COVID

Baca juga: Sri Mulyani: Anggaran vaksin dan kesehatan 2021 capai Rp169,7 triliun