Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan kualitas diri, dengan menguasai literasi digital, di tengah perkembangan teknologi dan transformasi digital pelayanan publik.

"Literasi digital para ASN ini penting dalam rangka mewujudkan digitalisasi pemerintahan melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence), yang diperlukan guna menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan," kata Wapres Ma’ruf saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2020 secara daring dari Jakarta, Kamis.

Penguasaan literasi digital di kalangan ASN tersebut juga dapat memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global, khususnya dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau yang dikenal dengan istilah e-government.

Baca juga: Wapres: Indeks e-government Indonesia masih rendah di ASEAN

Baca juga: Wapres: "Mindset" ASN harus diubah dalam digitalisasi pelayanan publik

Upaya reformasi birokrasi, yang sedang gencar dilaksanakan Pemerintah saat ini, dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian para ASN di seluruh daerah.

"Proses pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional, yang sedang dilakukan Pemerintah, harus diikuti dengan berbagai standarisasi kompetensi dasar oleh seluruh ASN, terutama pemahaman dan penguasaan teknologi informasi," tutur-nya.

Selaku Ketua Pengarah Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), Wapres Ma’ruf mengajak seluruh ASN dan para pejabat pembina kepegawaian di K/L dan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Wapres juga meminta untuk mempercepat terwujud-nya "SMART ASN", guna menciptakan ASN yang cakap teknologi, bahasa internasional, berwawasan global dan berintegritas nasional.

"Percepatan ini merupakan basis utama bagi kemampuan kita untuk beradaptasi terhadap tuntutan perubahan secara tepat dan cepat, serta menentukan keberlangsungan dan keberhasilan reformasi birokrasi," ujarnya.

Baca juga: Wapres: "Digital governance" solusi optimalkan pelayanan publik