Jakarta (ANTARA) -
Pemerintah Indonesia, melalui Kedutaan Besar RI di Washington DC, mendorong peningkatan perdagangan jasa dan produk digital Tanah Air dalam kerja sama ekonomi bilateral dengan Amerika Serikat, terutama di tengah pandemi COVID-19.
Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Muhammad Lutfi, menyampaikan potensi jasa dan digital yang "sangat luar biasa" di depan ratusan pelaku bisnis dan investasi asal negeri Paman Sam dan Indonesia, dalam Konferensi Tingkat Tinggi Investasi Indonesia-AS yang ke-8, yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang AS.

"(Jasa dan produk digital) diharapkan akan menjadi salah satu primadona perdagangan kedua negara, melengkapi sektor-sektor lain yang sudah berkembang dengan baik," kata Dubes Lutfi, dikutip dari pernyataan tertulis KBRI Washington DC yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Hasil riset: Ekonomi digital Indonesia tetap tangguh saat pandemi
Baca juga: Kemenkeu: Teknologi digital akan jadi daya ungkit ekonomi Indonesia
Sebelumnya, pada awal November lalu, Lutfi mengatakan bahwa Indonesia merupakan pasar yang menarik bagi AS dalam investasi sektor digital.
Dia pun mengungkapkan niatnya untuk membuka pasar digital dalam negeri lebih luas lagi guna mendatangkan investasi platform digital serta pasar digital yang bagus dan memiliki tren yang baik.
Upaya tersebut tentunya dilakukan dengan harapan dapat terjadi transfer teknologi dan perbaikan sektor logistik yang juga dapat memperbaiki sektor konten teknologi, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan utama, sebagai pasar kelas dunia, untuk sektor digital.

Tujuan tersebut kembali ditekankan oleh Dubes Lutfi dalam konferensi investasi tahunan Indonesia-AS yang ke-8 itu.

"Investasi asing sangat krusial bukan hanya untuk membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia, namun juga untuk mendorong transfer teknologi," katanya.

Mantan Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu juga memberikan paparan terkait Omnibus Law dan perbaikan iklim investasi serta aktivitas perekonomian nasional yang ingin diraih dari implementasi kebijakan tersebut.

Dia menjelaskan bahwa Omnibus Law sangat dibutuhkan guna menggenjot kepercayaan penanam modal asing, termasuk dari AS, untuk berinvestasi ke Indonesia, karena adanya kebijakan yang lebih transparan dan tidak tumpang tindih.

Selain itu, 'Sovereign Wealth Fund' (SWF) Indonesia juga turut dipromosikan oleh Lutfi, yang disebutnya bermanfaat bagi kedua negara.

"SWF akan mendorong transparansi dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik dan pengelolaan infrastruktur di kawasan," katanya menekankan.

Acara 'Annual US-Indonesia Investment Summit' ke-8 dengan tema Mitra dalam Pemulihan digagas oleh Kamar Dagang AS bersama partner Indonesia dan mencerminkan hubungan erat kedua negara,

Capaian diplomasi Indonesia dan AS selama beberapa bulan terakhir juga terkait kerja sama ekonomi, yakni perpanjangan pemberian fasilitas bebas tarif bea masuk (generalized system of preference/GSP).