Oslo (ANTARA News) - Tujuh orang kepala pemerintahan, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menghadiri Konferensi Iklim dan Kehutanan 2010 yang berlangsung di Oslo, Norwegia, Kamis.

Ketujuh kepala pemerintahan itu, menurut Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Retno LP Marsudi, adalah Presiden Yudhoyono, Presiden Republik Kongo Denis Sassou Nguesso, Presiden Republik Gabon Ali Bongo Ondimba, Perdana Menteri Denmark Lars Lokke Rasmussen, Perdana Menteri Kenya Raila Odinga, Perdana Menteri Papua Nugini Michael T Somare dan Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg.

Presiden Yudhoyono dan Perdana Menteri Stoltenberg dijadwalkan memberikan pidato kunci yang menandai pembukaan konferensi satu hari tersebut pada pukul 09.00 waktu setempat atau 14.00 wib di Saga Hall Holmenkollen Park Hotel Rica.

Sedangkan lima kepala pemerintah yang lain secara bergantian akan memberikan pernyataan resmi negara masing-masing terkait isu perubahan iklim dan kehutanan.

Selain para kepala pemerintahan itu Pangeran Charles juga dijadwalkan memberikan pernyataan.

Konferensi Iklim dan Kehutanan yang merupakan tindak lanjut dari konferensi serupa di Paris awal 2010 itu akan mengambil tema "Kemitraan Global Iklim dan Kehutanan: Di Masa Depan".

Menurut Presiden, konferensi yang dijadwalkan dihadiri oleh perwakilan lebih dari 50 negara itu akan membahas upaya mengatasi perubahan iklim melalui sektor kehutanan,

"Saya bersama tuan rumah PM Stotenberg akan menjadi co-chair dalam pertemuan multilateral itu dan utamanya kami menggagas yang disebut dengan interrim redplus partnership arrangement," kata Presiden.

Konferensi tersebut bertujuan memfasilitasi kemitraan sukarela antara negara maju dan negara berkembang yang memiliki hutan tropis untuk pelaksanaan mekanisme pengurangan emisi dari penggundulan dan perusakan hutan di negara berkembang (REDD+).

Pertemuan di Oslo tersebut diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan rinci mengenai mekanisme REDD+ yang bisa segera diterapkan.

Menurut Kepala Negara, mekanisme itu merupakan terobosan antara negara maju dan negara berkembang untuk bekerjasama di bidang kehutanan dan perubahan iklim sebelum nantinya UNFCCC menghasilkan sesuatu yang lebih kongkret.

Hal itu merupakan kelanjutan dari COP 15 yang dilaksanakan di Kopenhagen, Denmark, penghujung 2009, dimana salah satu dokumen yang diakui ada 1 pasal tentang pengelolaan hutan.

"Pasal itu disamping mewajibkan negara-negara yang memiliki hutan hujan tropis untuk melakukan pengelolaan, juga secara eksplisit dikatakan ada insentif yang diberikan kepada negara-negara yang melakukan pengelolaan hutan lestari itu," kata Yudhoyono.

Dalam konferensi itu juga akan ditayangkan pesan video dari Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon.

Di hari yang sama Kepala Negara dijadwalkan untuk melakukan pertemuan dengan direktur eksekutif UNEP --badan PBB urusan lingkungan hidup-- Archim Steiner dan UNDP --badan PBB urusan program pembangunan-- Helen Clark.
(ANT/A024)