Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochammad Afifuddin, di Jakarta, Selasa, mengatakan Siwaslu merupakan sistem pengawasan internal Bawaslu yang bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat hasil pengawasan di lapangan secara langsung.
“Ini (Siwaslu) sudah diuji coba beberapa kali. Insya Allah yang sekarang lebih siap ketimbang Siwaslu yang dipakai waktu Pemilu 2019,” katanya.
Baca juga: Bawaslu tindak lembaga survei tak terdaftar gelar "quick count"
Afif menjelaskan Siwaslu digunakan oleh pengawas pemilu di lapangan dalam melaporkan kerja pengawasan hari pemungutan dan penghitungan suara.Baca juga: Bawaslu tindak lembaga survei tak terdaftar gelar "quick count"
Menurut dia, apabila pengawas menemukan kejadian menonjol seperti TPS yang dibuka tidak sesuai jadwal bisa langsung di-"input" dalam aplikasi Siwaslu. Para pengawas tentunya juga tetap menjalankan tugas seperti biasa yakni menuliskan hasil pengawasannya dalam Form A.
“Jadi kita sudah bisa langsung rilis, misalnya berapa kira-kira TPS dibuka sesuai jamnya atau tidak, lalu tutupnya sesuai jamnya tidak. Kemudian kejadian menonjol apa, itu bisa langsung ditarik,” kata dia.
Baca juga: Bawaslu ajak awak media awasi politik uang jelang hari pencoblosan
Di sisi lain, lanjut dia, dokumentasi Siwaslu juga akan berguna jika ada sengketa hasil karena seringkali ada perbedaan-perbedaan dokumen hasil pemilihan yang dibawa oleh para saksi. Oleh karena itu, pengecekannya bisa dilakukan dengan dokumentasi yang dikirim ke Siwaslu.Baca juga: Bawaslu ajak awak media awasi politik uang jelang hari pencoblosan
Afif mengatakan Bawaslu akan melakukan rilis perkembangan Siwaslu pada dua tahap pada hari pungut hitung suara 9 Desember 2020.
Menurut dia, yang pertama, data Siwaslu akan dirilis setelah penutupan TPS pada pukul 13.00 WIB, dan yang kedua, data akan dirilis setelah penghitungan suara pada pukul 17.00 WIB.
Baca juga: Bawaslu: 49.390 TPS miliki kerawanan
“Jadi secara 'real time' ini akan bergerak sesuai dengan input yang dimasukkan oleh pengawas,” ujar Afif.Baca juga: Bawaslu: 49.390 TPS miliki kerawanan