Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf untuk the United Nations Global Compact, Melissa Powell mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha sangat penting dalam kemajuan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

"Di tengah badai COVID-19, ada mercusuar yang memandu kita dan mercusuar itu adalah tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs)," ujar Melissa Powell dalam diskusi "Membangun Kemitraan yang Lebih Kuat ", Jakarta, Selasa.

Kemitraan yang semakin erat antara pemerintah dan pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Baca juga: Indonesia: Pandemi Covid-19 momentum percepatan pencapaian SDGs
Baca juga: Swedia dan Indonesia berkomitmen capai SDGs

"Perusahaan harus memahami bahwa SDGs itu penting dan itulah mengapa the UN Global Compact meluncurkan ambisi SDGs untuk mendorong perusahaan agar mengaplikasikan SDGs dalam nilai bisnisnya," ujar Melissa Powell.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum KADIN Shinta W Kamdani mengatakan tantangan yang besar adalah bagaimana pelaku usaha dapat memahami betapa pentingnya SDGs.

"Bagaimana pelaku usaha dapat menanamkan SDGs dalam model bisnis mereka dan bagaimana pengusaha dapat melakukan aksi nyata. Para pimpinan perusahaan harus berkomitmen untuk membawa SDGs ke dalam model bisnis perusahaan mereka," kata Shinta.

Dengan demikian, menjadi tugas KADIN untuk memastikan bahwa SDGs dapat bekerja dengan baik di Indonesia.

"Dengan kita berinvestasi dengan SDGs adalah kunci bagi
pengusaha untuk melakukan tindakan nyata mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan," kata dia.

Dengan demikian, implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) memerlukan upaya bersama.

"Pengusaha tidak bisa melakukannya sendiri, harus ada praktik-praktik terbaik mengenai SDGs atau bertukar pengalaman," ujar dia.

Baca juga: Indonesia-China, dari kemitraan regional menuju ekonomi digital
Baca juga: Kemitraan RI dinilai perlu fokus ke negara non-tradisional pasca-COVID