Banjarmasin (ANTARA) - Anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan COVID-19 Hidayatullah Muttaqin SE, MSI, Pg.D mengatakan pemerintah harus membatasi mobilitas penduduk guna mencegah potensi ledakan kasus COVID-19 di bulan Desember.

"Akhir tahun ini cukup banyak agenda seperti pelaksanaan pilkada, liburan panjang akhir tahun yang menimbulkan kegiatan pertemuan dan kerumunan di tengah-tengah masyarakat. Jadi potensi ledakan kasus itu sangat besar," kata dia di Banjarmasin, Ahad.

Untuk itu, menurut Muttaqin, pemerintah harus bertindak cepat memutus mata rantai pertumbuhan COVID-19 karena bukan tidak mungkin terjadi ledakan yang jauh lebih besar di bulan Desember dengan pertumbuhan harian lebih dari 10 ribu kasus baru.

Dijelaskan dia, upaya mengendalikan pandemi tidak cukup hanya dengan melakukan edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat dan pelaksanaan 3T (testing, treatment dan tracing). Namun, mengendalikan mobilitas penduduk jadi kunci utama dalam mematahkan laju pertumbuhan COVID-19.

Baca juga: UI buat peta mobilitas warga dan persebaran COVID-19

Baca juga: Survei: Mobilitas di tengah pandemi COVID-19 tidak terhindarkan

Diketahui COVID-19 tidak dapat bergerak sendiri untuk menginfeksi manusia. Virus ini menyebar melalui interaksi fisik dan pergerakan penduduk. Karena itu, untuk menurunkan pertumbuhan kasusnya, maka motornya harus dihentikan terlebih dahulu dengan pembatasan mobilitas penduduk seraya memperketat penerapan protokol kesehatan.

Pada intinya, kata Muttaqin, pengendalian mobilitas penduduk di sini adalah warga diwajibkan dan dikondisikan untuk tinggal di rumah masing-masing kecuali untuk keperluan pemenuhan kebutuhan pokok dan kesehatan.

Tentu kebijakan tersebut harus dikaji secara matang strategi dan pelaksanaannya, namun harus dilakukan secepat mungkin guna menghindari potensi ledakan lebih besar lagi pada bulan Desember ini.

Seperti adanya paket kompensasi untuk masyarakat dan dunia usaha. Sebab kebijakan ini menuntut ditutupnya kegiatan ekonomi dan aktivitas masyarakat kecuali yang vital dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat.

Diakui dia, ongkos kebijakan ini memang tidak murah, tetapi lebih baik daripada menjalankan strategi pelonggaran ekonomi di saat pandemi yang justru membuat penularan semakin menjadi-jadi dengan korban meninggal yang lebih banyak dan biaya ekonomi yang lebih tinggi.

Dengan strategi ini, tambah dia, maka pemerintah lebih dapat mengukur kapan pandemi mulai terkendali dan kapan kegiatan masyarakat serta aktivitas ekonomi mulai dilonggarkan kembali secara lebih aman.

"Dengan strategi ini pula keberadaan penduduk yang terinfeksi dideteksi sebanyak-banyaknya melalui peningkatan 3T untuk dirawat atau diisolasi," ujarnya.*

Baca juga: Epidemiolog: Mobilitas penduduk dihentikan cegah transmisi COVID-19

Baca juga: Satgas sebut PSBM efektif tekan mobilitas penduduk di zona merah